MEMOX.CO.ID – Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib sesalkan terhadap banyaknya usulan hasil reses yang tidak terealisasi. Sejumlah usulan dan pokok pikiran secara berulang kali, namun tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai. Beberapa isu yang sama terus disampaikan tanpa adanya solusi konkret dari pemerintah.
“Kami sudah berupaya maksimal, namun komunikasi dengan pemerintah kota menunjukkan tidak semua bisa dikawal. Hanya separuhnya yang terealisasi karena kendala anggaran dan administrasi,” ujar Abdul Mujib, saat reses masa sidang II, Sabtu (28/02/2026).
Abdul Mujib menilai tidak hanya menunjukkan kurangnya respons dari Pemerintah Daerah, tetapi juga memperburuk citra Pemerintah. Pokok pikiran yang dihasilkan dari reses merupakan murni aspirasi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Adanya evaluasi dan penilaian yang lebih transparan terhadap usulan-usulan yang diajukan, serta perlunya dialog yang lebih intensif. Dianggap perlu, untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan, dipertimbangkan dan diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Kami minta Pemkot lebih serius menanggapi setiap usulan dan mengambil tindakan nyata untuk merealisasikannya,” tandasnya.
Sepanjang 2025, tidak kurang dari 74 usulan ternak kambing diajukan warga. Namun, hanya 34 pasang yang akhirnya mendapat persetujuan dari pemerintah daerah karena dipastikan anggarannya ada. Realisasinya dijadwalkan antara bulan Juni atau Juli 2026, sembari menunggu proses pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“34 pasang ternak kambing yang lolos. Insyaallah anggarannya sudah dapat saya pastikan ada, tinggal pelaksanaannya antara bulan Juni atau Juli tahun ini, menunggu pemeriksaan dari BPK,” ucap Abdul Mujib.
Di balik kabar baik tersebut, Abdul Mujib tak ingin menyimpan kegelisahan warga. Alasan keterbatasan anggaran kembali menjadi tembok yang menghalangi realisasi 40 usulan lainnya. Jika dikalkulasi, nilai anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan hewan ternak ini tidak terlalu besar dan dampaknya bisa langsung dirasakan untuk meningkatkan perekonomian warga.
” Kekhawatiran baru muncul menjelang pengajuan di tahun 2027 mendatang. Sebab, terdapat perubahan objek sasaran,”terangnya.
Disisi lain, Pemerintah mewacanakan bahwa calon penerima bantuan harus dalam bentuk kelompok, bukan lagi perorangan. Syarat ini dinilai kalangan warga justru semakin menyulitkan dan berpotensi menyaring lagi usulan yang masuk.
Regulasi baru untuk tahun anggaran 2027 yang mewajibkan usulan melalui kelompok (minimal 5 orang) bukan lagi perorangan. Sehingga aturan ini membingungkan dan terkesan hanya formalitas belaka.
“Logikanya tidak masuk akal. Namanya kelompok, tapi sasarannya tetap individu. Ini hanya perubahan wajah saja yang justru menyulitkan masyarakat kecil,” tegas Abdul Mujib.
Abdul Mujib juga memberikan kritik tajam atas revitalisasi Alun-Alun dan Masjid Agung. Ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan wilayah pinggiran atau wilayah selatan. Bahkan, menyayangkan proyek revitalisasi trotoar Alun-Alun yang harus mengorbankan ratusan pohon peneduh.
“Surabaya saja bisa membangun trotoar tanpa menebang pohon besar. Di sini malah sebaliknya. Pohon-pohon yang sudah puluhan tahun ditebang, dan kita tidak tahu batang kayunya lari ke mana. Padahal kondisi sebelumnya masih sangat layak,”sebutnya.
Kabarnya, rencana revitalisasi Masjid Agung akan dilapisi warna emas dengan anggaran fantastis mencapai Rp7,5 miliar. Seharusnya yang perlu perbaikan, seperti plafond yang rusak di bagian dalam yang diperbaiki. Sisa anggarannya dibuat untuk merealisasikan program visi misinya diperuntukkan satu juta untuk satu UMKM.
“Angka tersebut sangat kontras dengan kondisi infrastruktur di wilayah pinggiran yang masih minim sentuhan, pemerataan Pembangunan Wilayah Selatan,”terang Abdul Mujib.
Sebagai representasi rakyat, Abdul Mujib mendesak pemerintah kota untuk lebih peduli pada pembangunan fisik di wilayah Selatan, seperti perbaikan plengsengan dan akses jalan yang mulai rusak.
Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya menumpuk di pusat kota dengan proyek-proyek yang sifatnya kosmetik atau keindahan. Sementara kebutuhan dasar infrastruktur di wilayah pemukiman masyarakat justru terabaikan.
“Program kebutuhan dasar infrastruktur di wilayah pemukiman masyarakat justru terabaikan. Kami masih menunggu konsep jelas dari eksekutif terkait pembangunan wilayah Selatan ini,” pungkasnya.(hud/syn)
