MEMOX.CO.ID – Pembangunan dan kebijakan publik harus dilakukan secara matang, terencana, dan berpihak langsung kepada rakyat (pro-rakyat). Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang matang termasuk studi kelayakan yang kuat, serta sinergi dan kritik konstruktif.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Probolinggo Eko Purwanto menyampaikan, pembangunan fisik seharusnya sebagai respons atas kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang layak dan fungsional, bukan sekadar hanya pembangunan.
“Kami berharap pemerintah lebih mengedepankan kepentingan masyarakat secara umum. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus benar-benar memberikan dampak yang langsung dirasakan oleh warga, bukan sekadar pemenuhan program,” ujar Eko Purwanto di hadapan para konstituen, saat reses masa sidang II, Sabtu (28/02/2026).
Eko Purwanto mengatakan, pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Apalagi setiap regulasi yang dilahirkan oleh eksekutif harus memiliki dampak ekonomi dan sosial yang instan.
Tak hanya itu, catatan kritis terkait perencanaan infrastruktur di Kota Probolinggo. Selain pembangunan yang berkualitas lahir dari perencanaan yang komprehensif, bukan kebijakan yang terkesan dipaksakan di tengah jalan.
“Pemerintah harus lebih matang dalam hal perencanaan pembangunan. Jangan sampai terkesan dipaksakan hanya untuk mengejar target tertentu. Pembangunan harus berjalan sesuai harapan agar hasilnya bisa dinikmati dalam jangka panjang oleh masyarakat luas,”tandasnya.
Lebih lanjut, keselarasan antara DPRD dan Pemkot merupakan kunci utama dalam mewujudkan program-program yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Sehingga janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat tidak boleh berhenti sebagai slogan semata.
“Yang terpenting saat ini, menyatukan arah. Program-program yang disampaikan saat masa kampanye harus dapat diwujudkan, dan itu memerlukan kerja sama yang terstruktur antara DPRD dan Pemkot,”ucap Eko Purwanto.
Terlebih lagi, Eko Purwanto menyakini harmonisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif bukan hanya bersifat strategis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Ketidaksinkronan antar lembaga dinilai bisa menimbulkan hambatan kebijakan yang pada akhirnya merugikan publik.
Koordinasi yang solid tidak hanya akan memperlancar jalannya pembangunan, tetapi juga memastikan program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau antara DPRD dan Pemkot tidak satu arah, ujungnya masyarakat yang merasakan dampaknya. Tapi kalau komunikasi lancar, hasilnya akan nyata di lapangan,” jelasnya.
Politisi muda itu juga menekankan pentingnya fokus pada sektor-sektor vital, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tiga sektor ini dinilainya sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat dan indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
Di satu sisi, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo optimis dengan perencanaan yang matang, didukung pelaksanaan yang disiplin, setiap program prioritas yang menjadi janji kepala daerah bisa diwujudkan sesuai harapan publik.
“Sebagai wakil rakyat, kami mendukung penuh setiap program pro-rakyat. Tapi tentu fungsi pengawasan tetap kami jalankan agar implementasinya tepat sasaran, tepat anggaran, dan tepat waktu,” tegas Eko Purwanto.
Meski demikian, Eko Purwanto mengajak seluruh pemangku kebijakan di lingkup pemerintah daerah untuk membangun pola kerja yang kolaboratif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak nyata.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan pembangunan di Kota Probolinggo agar tetap berada pada koridor transparansi dan keberpihakan kepada rakyat kecil,” pungkasnya.(hud/syn)
