MEMOX.CO.ID – Rencana Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan membiayai kuliah lulusan SMA/SMK/MA sederajat sekitar 500 siswa, yang tidak mampu meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, menuai sorotan tajam dari wakil rakyat.
Sorotan tajam tersebut terlontar, usai Kepala Disdikbud Siti Romlah menyampaikan di rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda Raperda APBD TA 2026, Rabu (26/11/2025).
Siti Romlah menjelaskan, belum diketahui pastinya apakah disetujui atau tidak oleh Banggar. Mengingat, rencana yang bertujuan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini, belum teranggarkan di APBD tahun anggaran 2026.
“Kami akan mengurangi pos anggaran lainnya. Karena untuk bea siswa Sarjana Strata Satu (SI) itu butuh anggaran sekitar Rp3 miliar. Hanya untuk membayar kuliah per semester, tidak termasuk biaya hidup selama kuliah,” tandasnya.
Tak hanya itu, tempat kuliah mahasiswa yang mendapat bea siswa tidak di luar kota, melainkan dalam kota. Sehingga jatuh pilihan pada universitas terbuka, yang bisa kuliah di rumah masing-masing.
“Kami memilih Universitas Terbuka, karena tidak menyediakan biaya hidup,” jelas Siti Romla.
Soal calon mahasiswa, lanjut Siti Romla, kriiteria tidak mampu membiayai kuliah anaknya. Namun, anaknya mau meneruskan pendidikanan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pasca lulus SMK atau sederajat.
Tentunya warga miskin yang namanya tercatat di Kementerian Sosial, mulai desil satu hingga desil lima. Desil merupakan kategori rumah tangga yang masuk dalam kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah di Indonesia.
Merespon wacana itu, anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi NasDem, Sibro Malisi mempertanyakan metode beasiswa. Apakah stimulus atau pemberian beasiswa hanya satu kali atau berkelanjutan hingga lulus.
“Kami hanya ingin menegaskan, apakah bantuan beasiswa itu hanya satu kali atau sampai lulus. Jika bentuknya stimulus, maka mahasiswa hanya mendapat bantuan beasiswa satu kali,” jelasnya.
Begitu juga, Pemkot hanya mengeluarkan anggaran Rp450 juta untuk 500 mahasiswa, dengan asumsi Rp900 ribu per mahasiswa per semester. Bahkan, jika beasiswa itu diberikan sampai lulus yakni 8 semester, maka jumlah anggarannya sekitar Rp3,6 miliar untuk 500 mahasiswa.
“Jumlah mahasiswa yang dapat beasiswa, bertambah 500 tiap tahun. Jadi tahun kedua 100 mahasiswa, tahun ketiga 1500 dan tahun ke empat 2000 mahasiswa,” pinta Sibro Malisi.
Demikian juga, Sibro Malisi meminta penegasan anggaran yang dikeluarkan untuk kuliah gratis itu setiap tahun bertambah. Pertanyaannya, mampukah anggaran APBD untuk menutupi kuliah gratis yang setiap tahunnya bertambah.
“Kami tidak keberatan. Makanya perlu penegasan, tentukan dulu, apakah stimulus atau bukan,” pungkasnya.(hud/syn)
