Bikin Miris Wakil Rakyat, Alokasi BOSDA Kota Probolinggo Turun Drastis

Bikin Miris Wakil Rakyat, Alokasi BOSDA Kota Probolinggo Turun Drastis
Suasana Rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo bersama TAPD Kota Probolinggo membahas Alokasi Bosda yang turun drastis. (hud)

MEMOX.CO.ID – Alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo bikin miris Wakil Rakyat Kota Probolinggo. Dalam rancangan APBD 2026, anggaran dana BOSDA untuk lembaga pendidikan turun drastis untuk sekolah negeri, maupun swasta.

Turunnya sangat tinggi. Misalnya BOSDA SD Negeri turun Rp5,86 miliar atau sekitar 75 persen. Dalam APBD 2025 Rp 8,54 miliar dan di R-APBD 2026 menjadi Rp 2,68 miliar. Penurunan ini yang tertinggi dibanding untuk lembaga pendidikan yang lain.

“Ada juga BOSDA SMP Negeri yang turun sebesar Rp3,47 miliar. Dari sebelumnya Rp4,38 Miliar pada APBD 2025, menjadi Rp1,36 miliar di R-APBD 2026,”ujar Sibro Malisi, anggota Banggar DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) saat Pembahasan RAPBD 2026, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (26/11/2025).

Sibro Malisi menyebut penurunan alokasi anggaran untuk BOSDA sekolah negeri dan swasta di Kota Probolinggo itu cukup mengejutkan. Bahkan, anggaran BOSDA dipangkas hingga sekitar 75 persen. Seperti BOSDA SD Negeri yang awalnya Rp8,5 miliar, hanya dialokasikan Rp2,6 miliar.

”Sekolah swasta, BOSDA yang dialokasikan hanya cukup untuk honor guru. Yakni, Rp600 ribu. Karena sifatnya hanya bantuan jasa guru. Sedangkan BOSDA SD Negeri, hanya untuk belanja jasa PPPK paroh waktu,” tandasnya.

Menanggapinya, Ketua TAPD Kota Probolinggo, Rey Soewigtyo menegaskan, alokasi anggaran pendidikan tidak dikurangi sesuai mandatory sebesar20 persen dari nilai APBD. Sedangkan R-APBD 2026, anggaran pendidikan diperkirakan mencapai 23 persen.

”Tidak ada pengurangan anggaran pendidikan itu. Malahan dialokasikan 23 persen, melebihi dari mandatory 20 persen,” tuturnya.

Tak hanya itu, dana BOSDA lembaga pendidikan memang berkurang tahun depan. Namun, sesuai temuan BPK, diketahui bahwa anggarannya banyak yang salah sasaran.

“Karenanya dibuatlah kebijakan untuk menyelamatkan sekolah dan anggarannya. Caranya, mengalokasikan anggaran BOSDA hanya untuk honor guru,” pungkas Rey Soewigtyo.(hud/syn)