MEMOX.CO.ID – Sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi penolakan terhadap rencana program transmigrasi di Kalimantan Barat (Kalbar). Aksi ini berlangsung di dua lokasi strategis, yakni Gedung DPRD Kalbar dan Kantor Gubernur Kalbar, Kota Pontianak, pada Senin (21/7/2025).
Penolakan Keras dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, secara langsung menerima massa aksi di Kantor Gubernur. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan sikap pemerintah provinsi yang menolak program transmigrasi tersebut.
“Kami menolak perpindahan penduduk dari luar Kalimantan Barat. Masih banyak rakyat kami yang miskin, tidak memiliki lahan, pekerjaan, maupun penghasilan tetap. Itulah yang harus menjadi prioritas pemerintah,” tegas Krisantus.
Sementara itu, di Gedung DPRD Kalbar, Ketua DPRD Aloysius juga menyambut para demonstran dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka.
“Segala tuntutan massa aksi akan kami teruskan ke Kementerian Transmigrasi dan DPR RI. Kami akan mengawal proses ini sesuai dengan kepentingan masyarakat Kalbar,” ujar Aloysius.
Tuntutan Massa Aksi
Koordinator lapangan aksi, Endro, menyatakan bahwa penolakan ini merupakan bentuk perlawanan masyarakat adat dan lokal yang merasa hak-haknya terancam oleh program transmigrasi.
“Kami meminta pemerintah menghapus pasal-pasal yang tidak memihak masyarakat lokal dan menggantinya dengan regulasi yang benar-benar memberdayakan kami,” tegas Endro dalam orasinya.
Beberapa tuntutan utama dari massa aksi meliputi:
- Pembatalan program transmigrasi di Kalbar
- Prioritas kesejahteraan untuk masyarakat lokal
- Revisi kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat adat
Dampak dan Reaksi Publik
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok adat dan aktivis lingkungan. Mereka menilai program transmigrasi berpotensi memicu konflik sosial dan memperburuk ketimpangan ekonomi di Kalbar.
“Sumber daya alam dan lapangan kerja harus diutamakan untuk warga lokal terlebih dahulu. Jangan sampai program transmigrasi justru menambah beban sosial,” ungkap salah seorang peserta aksi.
Langkah Selanjutnya
Para demonstran berencana untuk terus mengawal tuntutan ini hingga program transmigrasi resmi dibatalkan. Mereka juga akan memperluas gerakan dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dan melakukan pendekatan hukum jika diperlukan. (*/Crs)
