Jember, Memo X – Puluhan petani asal Desa Harjomulyo, Kecamatan Silo, Jember, melalukan aksi unjuk rasa (Unras) ke Kantor Desa. Mereka memprotes langkanya pupuk subsidi, dan jikalau stok ada harga jualnya mahal. Puluhan petani tersebut menduga adanya keterlibatan mafia pupuk subsidi, dan mendesak Kepala Desa dan perangkatnya untuk bertindak tegas.
Kordinator aksi, Ahmad Suryanto mengatakan, aksi Unras yang dilakukan puluhan petani itu, karena sering kesulitan terkait kebutuhan pupuk bersubsidi. “Kalau waktu membutuhkan pupuk, pupuknya langka, jikalaupun ada pasti harganya mahal, dan jika petani menunggu momen harga yang standart, uangnya petani sudah tidak ada. Kalaupun mau naik ya sesuaikan dengan kemampuan petani,” kata Suryanto saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di sela aksi, Kamis (24/3/2022).
Suryanto menjelaskan, terkait harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi. Umumnya di kios mencapai Rp225 ribu per sak, dengan ukuran berat 100 Kg. “Tapi pupuk bersubsidi ini, dijualnya itu sampai Rp300 ribu. Bahkan bisa lebih. Ini harus jadi perhatian pemerintah. Kita pun mendesak Kades dan perangkatnya untuk bertindak. Jangan sampai kita menduga-duga adanya mafia pupuk di desa kami, hal itu kami tidak inginkan,” tegasnya.
Suryanto juga mendesak adanya peremajaan terkait Ketua Kelompok Tani (Poktan) dan pengawasan ketat dari PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan). “Harus ada tindakan tegas dan perhatian. Karena persoalan pupuk subsidi ini menyulitkan kami para petani,” ujarnya.
Menanggapi keluhan yang disampaikan puluhan petani, Kepala Desa Harjomulyo, Kartono mengatakan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi soal pupuk bersubsidi yang dikeluhkan. “Tadi sudah disampaikan dan menyepakati akan ada langkah-langkah seperti pendataan dan perekrutan ulang petani yang belum masuk ke kelompok tani,” kata Kartono.
Kemudian menanggapi soal naiknya harga pupuk subsidi yang diduga ada tambahan biaya transportasi pengiriman dari kios ke petani. Kartono menyampaikan juga akan melakukan kroscek. Tentang harga pupuk yang tidak sesuai HET, Kartono mengatakan, ada biaya transportasi saat membawa pupuk kepada petani. “Karena dari kios ke petani itu ada kaitannya dengan kendaraan, dan tadi sudah dijelaskan,” ungkapnya.
Sementara itu menurut salah seorang perwakilan PPL Desa Harjomulyo, Zaini, untuk menanggapi keluhan puluhan petani terlebih dugaan mafia pupuk. Pihaknya akan melakukan pembuatan aturan tegas soal AD/ART. “Nanti untuk setiap Poktan harus memiliki aturan atau semacam AD/ART, dan harus ada masa baktinya di dalamnya,” kata Zaini. (ark/vin/mzm)
