MEMOX.CO.ID – Bukan pepesan kosong, Kota Angin, Mangga, dan Anggur (Bayuangga) menjadi julukan Kota Probolinggo yang lagi mengejar mimpi dan bersolek sedang gencar menggaungkan kemandirian finansial daerah melalui “Gerakan Membayar Pajak dan Retribusi ASN & Masyarakat Taat (Gempita), segera diwujudkan.
Gaung kemandirian fiskal itu terinspirasi dari Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo, dengan sebuah hajatan kolaboratif. Energi positif itu di gebyar dengan menggandeng pihak perbankan, seperti keuangan seperti Bank Jatim, Bank Indonesia (BI), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hajatan kolaboratif dirangkai dengan memadukan Bazar UMKM, Expo Layanan Publik, serta Sosialisasi Perpajakan dan Keuangan Inklusif yang bertajuk”Lewat gerakan ini, Pemkot Proboliinggo menandai dimulainya pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Tahun 2026,”.
Dibuka langsung oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota, Ina Dwi Lestari, serta Ketua TP PKK, dr. Evariani.
Tak ketinggalan, perwakilan anggota Forkopimda, para pejabat daerah, pimpinan perusahaan lokal, hingga puluhan pelaku usaha kreatif turut hadir memadati ruangan Puri Manggala Bhkati, Selasa (20/05/2026).
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menegaskan transformasi digital bukan lagi tren atau gaya hidup semata, melainkan kebutuhan mutlak demi menciptakan transparansi serta efisiensi anggaran daerah. Sinergi lintas sektor adalah kuncinya, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke tingkat yang belum pernah dicapai sebelumnya.
“Kami berkomitmen penuh untuk mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Ini adalah upaya konkret untuk mengubah seluruh pola transaksi pendapatan dan belanja daerah, dari yang sebelumnya berbasis tunai menjadi nontunai berbasis digital,” tegasnya.
Tak hanya itu, Inovasi digital yang diusung oleh Pemkot Probolinggo, lanjutnya, bukan pepesan kosong belaka. BPPKAD Badan juga melahirkan teknologi digital mutakhir berupa dashboard pimpinan yang memungkinkan pemantauan data secara real-time, program unik bernama “Kopi KrisVa”, pembaruan aplikasi E-SPPT versi terbaru, hingga penyebaran mesin MPOS (Mobile Point of Sale) untuk memudahkan transaksi retribusi langsung di lapangan.
Hasil kerja keras ini terlihat nyata pada papan skor keuangan daerah. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Probolinggo sukses meroket tajam sebesar 54,8 persen, jika dibanding dengan periode yang sama ditahun 2025.
Sektor-sektor basah lainnya seperti opsen pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penyewaan tanah aset daerah juga ikut menyumbang rapor hijau yang cukup memuaskan. Bahkan, sebagai bentuk keteladanan kepatuhan pajak yang dilakukan seluruh 5.491 orang ASN dan PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh waktu menyumbang penerimaan PBB senilai Rp 266.993.373.
“Penerimaan PBB pada Januari hingga April 2026 terealisasi sebesar Rp2.58 Milyar atau naik menjadi 54,8 persen atau senilai Rp 1,1 Milyar dibanding tahun 2025 pada periode yang sama 1,4 Milyar,”ucap Pujo Agung Satrio.
Lebih jauh, Pujo Agung Satrio menyampaikan capaian Opsen PKB sampai akhir April swsear Rp 7.076.156.800 atau 31,9 persen. Sedangkan capaian Opsen BBNKB Rp.3.138.433.500 atau 37,2 persen. Sewa asset tanah hingga April berhasil mencapaiRp.747.166.684 atau 56,36 persen.
“Pembebasan bayar PBB-P2 untuk ketetapan di bawah Rp 10 ribu dan pemberian insentif fiskal wajib PBB berupa pembebasan dan pengurangan sesuai visi misi Kepala Daerah,”tandasnya.
Wali Kota Probolinggo, dr.Aminudin merespon sangat poitif jurus pamungkas menaikan PAD. Apalagi Kota Probolinggo diberkahi letak geografis yang seksi dan strategis. Sebagai daerah penyangga tiga pelabuhan, koridor transit utama Jawa Timur, sekaligus pintu gerbang menuju destinasi wisata internasional legendaris, Gunung Bromo.
“Potensi emas ini tidak boleh disia-siakan begitu saja untuk mewujudkan Kemandirian Fiskal Kota Probolinggo. Saya optimistis target pendapatan yang tinggi dapat dicapai jika semua elemen masyarakat mau saling bahu-membahu,”tuturnya.
Partisipasi aktif dari seluruh elemen harus terus digalakkan. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah benar-benar dapat tercapai yang sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Iinsyaallah, Saya penuh optimis. Akhir tahun 2030 nanti, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo dapat menyentuh angka Rp400 miliar,” ungkap Aminuddin.
Begitu juga, Aminudin tidak menafikan bagaimana cara masuk akal untuk merealisasikan target tinggi sebesar Rp400 miliar tersebut? Salah satu jurus pamungkasnya adalah kehadiran layanan kereta komuter rute Surabaya–Probolinggo. Transportasi massal ini diproyeksikan akan membawa arus mobilitas masyarakat yang tinggi setiap harinya.
Keberadaan layanan kereta komuter rute Surabaya–Probolinggo memiliki potensi luar biasa dalam meningkatkan mobilitas, dengan estimasi tambahan kunjungan hingga 500 orang per hari.
“Lonjakan ini tentu akan menghidupkan sektor ekonomi kreatif di sekitar stasiun dan kawasan pelabuhan,” paparnya.
Rencana strategis bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga 5 miliar. “Dana investasi ini difokuskan untuk memoles fasilitas stasiun serta menghidupkan kembali jalur penghubung langsung dari stasiun kereta menuju area pelabuhan,”sebut Aminudin.
Perbankan All Out Mendukung
Pemikiran brilian yang diusung Pemkot Probolinggo mendapat respon sangat positif dari Senior Executive Vice President (SEVP) Mikro, Ritel, dan Konsumer Bank Jatim, Wioga Adhiarma Aji dengan memberi suntikan bagi pelaku usaha kecil melalui program tanggung jawab sosial perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembangunan pusat oleh-oleh khusus untuk UMKM Probolinggo kepada Wali Kota.
“Saya sangat bangga terhadap Kota Probolinggo karena sangat unik. Di sinilah Bank Jatim hadir akan terus mensupportnya. Sebuah kota yang mandiri secara fiskal tentu wajib memiliki pondasi ekonomi mikro yang kokoh,”pungkas Wioga Adhiarma Aji. (adv/hud)
