MEMOX.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Probolinggo melalui juru bicaranya, Masda Putri Amalia menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap penjelasan R-APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD di ruang sidang utama, Sabtu (29/11/2025).
Dalam forum resmi itu, Golkar memberikan sepuluh catatan kritis untuk perencanaan APBD 2026. Hal ini terkait sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu diperkuat aspek output dan outcome pada setiap program, bukan hanya serapan anggaran semata.
“Banyak program yang muncul secara siluman, tanpa adanya perencanaan yang matang sebelumnya. Kami meminta penguatan budget tagging untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya saing ekonomi,” tegasnya.
Tak hanya itu, peningkatan pelayanan publik, optimalisasi belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar harus berorientasi pada peningkatan kualitas, pemerataan, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
“Harus ada outcome jelas bagi obyek pendidikan. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kualitas SDM ASN dalam pelayanan publik berbasis digital,”kata Masda Putri Amelia.
Lebih lanjut, Masda Putri Amelia meminta penguatan ekonomi kerakyatan program UMKM harus menyasar pelaku usaha mikro yang benar-benar membutuhkan, dengan pendekatan pendampingan berkelanjutan dan digitalisasi pemasaran.
Selain itu, dukungan sektor pariwisata, perikanan, dan industri rumah tangga perlu lebih strategis dan terukur dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Bahkan, infrastruktur Kota dan Lingkungan Hidup, Fraksinya menekankan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada fisik semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Perlunya aturan untuk menunjang pelestarian lingkungan, misalnya Perwali ttg penebangan pohon dan pemindahan taman. Permasalahan banjir, sampah, dan drainase memerlukan intervensi serius dan terintegrasi,”pintanya.
Soal Transparansi dan Akuntabilitas APBD, meminta penguatan sistem pengawasan internal dan audit keuangan untuk mencegah potensi penyimpangan. Penyediaan informasi publik yang mudah diakses mengenai kinerja APBD merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah harus selalu melakukan inovasi-inovasi baru yang dapat menarik wajib pajak seperti di berikan reward kepada wajib pajak yang tertib dan disiplin membayar pajak, melakukan penagihan yang lebih maksimal dan efektif, melakukan sosialisasi yang rutin, dan digitalisasi sistem pembayaran pajak untuk mempermudah wajib pajak.
Belum lagi, Rest area di depan terminal Bayuangga agar segera di lakukan pembangunan kios-kios untuk UMKM dengan menggunakan dana CSR Bank Jatim yang sudah di rencanakan agar masyarakat segera dapat menggunakan rest area tersebut.
Pemerintah Daerah mendata aset daerah secara maksimal dan memanfaatkan aset yang selama ini di biarkan. Aset daerah seperti Plaza Probolinggo segera di urus untuk bisa di kembalikan kepada Pemerintah Kota Probolinggo.
Demikian juga, Pemkot harus segera mengatasi banyaknya tumpukan sampah-sampah di pinggir jalan dan di jembatanjembatan akibat masyarakat yang membuang sampah sembarangan.
Bahkan, harus melakukan pendataan bagi warga RT/ RW yang membayar retribusi sampah dan yang tidak mau membayar retribusi sampah sehingga dapat di ketahui sampah rumah tangganya di buang dimana, dan pemerintah kota agar menambah Tempat Pembuangan Sampah atau TPS-TPS.
Adanya penambahan Penerangan Jalan Umum atau PJU sebanyak lebih dari 80 titik agar di lakukan meterisasi. Agar pembayaran listrik yang tiap bulannya kurang bayar tersebut dapat dilakukan pembayarannya dengan pasti dan terukur, PJUPJU yang lama (sebanyak 50 lebih) dapat di pasang ke daerah- daerah yang gelap dan tidak ada penerangan jalan.
“Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar, semoga dapat dijadikan pegangan, pertimbangan serta haluan dalam pelaksanaan APBD beserta kebijakannya pada tahun anggaran 2026,”pungkas Masda Putri Amelia.(hud/syn)
