Malang, MEMOX.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kota Malang dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi terkait efektivitas Transfer Keuangan Daerah (TKD). Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi II yang tersebar di tiga wilayah secara simultan, termasuk Semarang dan Surabaya.
Dalam sambutannya, Khozin yang didampingi oleh dua anggota Komisi II lainnya, yaitu Agustina Manande dari Fraksi Golkar dan Gus Ali Ahmad, SH dari Fraksi PKB pada tanggal di 22/08/2025 di Ruang Sidang Balaikota Malang. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mendengar langsung berbagai kendala dan masukan dari pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk mendapatkan solusi yang tepat dan menjadi pendengar yang baik bagi berbagai keluh kesah yang mungkin bisa kami perjuangkan,” ujar Khozin di hadapan Walikota Malang, Dr. Ir. H. Wahyu Hidayat, MM, Wakil Walikota, serta jajaran pemerintah kota.
Khozin secara khusus menyoroti isu yang sedang ramai dibicarakan publik terkait masalah keuangan daerah di beberapa wilayah seperti Pati, Semarang, Bone, dan Jombang. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi di Kota Malang yang dinilainya memiliki kondisi fiskal yang cukup baik.
“Kota Malang ini termasuk istimewa karena rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan APBD cukup besar dibanding daerah lain. Di Jawa Timur saja, banyak daerah yang rasio PAD-nya hanya 10-15%, sementara Malang sudah mendekati 40-50%,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan pilar penting otonomi daerah, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, masalah yang terjadi di beberapa daerah tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor termasuk kesalahan appraisal NJOP yang berdampak pada kenaikan pajak yang signifikan.
Khozin juga menyampaikan understanding-nya terhadap dilema yang dihadapi kepala daerah yang seringkali dihadapkan pada pilihan antara kebijakan populis dan kebijakan strategis.
“Setelah menamatkan S2 di Malaysia dan tiga kali mendampingi kepala daerah sebagai ketua tim, saya sedikit banyak paham bagaimana algoritma pemerintahan daerah dengan segala kerumitannya,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Khozin menekankan komitmen Komisi II DPR RI untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.
“Kami ingin banyak mendengar kendala yang dihadapi. Beri kami masukan dan catatan yang sekiranya bisa kami perjuangkan karena hakikatnya kami menjalankan tugas dan fungsi konstitusional dalam pengawasan pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Rombongan Komisi II DPR RI selanjutnya akan melanjutkan agenda dengan mendengarkan paparan dan masukan dari jajaran Pemerintah Kota Malang, termasuk perwakilan dari DPRD, Sekda, BUMD, dan SKPD yang hadir. (Crs)
