MEMOX.CO.ID – Wakil Rakyat mewanti-wanti target menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Probolinggo agar tidak membebani masyarakat. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna dengan agenda krusial terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo pada Senin (06/07/2026) ini mengusung agenda Penyampaian Saran dan Pendapat Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, dengan didampingi Wakil Ketua I, Abdul Mujib. Turut hadir Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin, Sekretaris Daerah Budiono Wirawan, beserta jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan bahwa akselerasi pembahasan LPP APBD 2025 ini merupakan langkah strategis guna menindaklanjuti hasil evaluasi program kerja sebelumnya demi efektivitas pembangunan.
“Paripurna hari ini menandakan adanya percepatan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025. Ini penting dilakukan agar berbagai persoalan yang sebelumnya menjadi kendala dapat segera diselesaikan,” terangnya.
Wali Kota menargetkan, percepatan ini berimbas positif pada tahapan berikutnya, yakni pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang diupayakan maju lebih awal.
“Harapannya, seluruh tahapan dapat selesai lebih awal. Jika biasanya proses (perubahan) berjalan hingga Oktober, tahun ini kami menargetkan sudah dapat dimulai pada September.
Dengan begitu pelaksanaan kegiatan dan pembelanjaan daerah dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun,” terang Aminudin.
Meresponnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, memaparkan bahwa Banggar memberikan sejumlah catatan penting berdasarkan hasil evaluasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Fokus utamanya ditekankan pada optimalisasi penyerapan anggaran agar kendala di tahun lalu tidak terulang kembali.
“Badan Anggaran memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait penyerapan anggaran tahun lalu. Jika ada yang masih kurang maksimal, tentu harus menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang kembali,”tegasnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengingatkan pentingnya kreativitas Pemkot dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus memberatkan masyarakat kelas bawah, terutama melalui instrumen pajak.
“Kami berharap peningkatan PAD tidak terlalu membebani masyarakat. Karena itu diperlukan inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam menggali potensi-potensi pendapatan yang ada agar Kota Probolinggo semakin mandiri secara fiskal,” pungkas Abdul Mujib.(hud/syn)
