UHC Kabupaten Malang Dinilai Gagal, GRIB Jaya Sebut Bupati Hanya Obral Janji

Puluhan massa aksi Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menggelar aksi demo di Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. (Foto:nif).

MEMOX.CO.ID – Puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya menggelar aksi demo di Kantor Bupati Malang, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Senin (10/6/2024).

Aksi ini digelar buntut perolehan Universal Health Coverage (UHC) yang dinilai gagal total di Kabupaten Malang. Sebab, cakupan UHC pada bulan Maret 2023 yang sudah 2.580.323 atau 97,26 persen dari total penduduk 2.653.085 jiwa tercover BPJS. Tapi nyatanya, per 1 Agustus 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menonaktifkan peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) Kabupaten Malang sejumlah 679.721 jiwa. 

“Masyarakat ditolak di depan Rumah Sakit (RS) lantaran kegagalan dalam realisasi program UHC. Tertipu oleh janji palsu dan harapan Bupati Malang M Sanusi tentang pelayanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu,” kata Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Malang, Damanhury Jab.

Tak hanya itu, hutang Pemkab Malang ke BPJS kesehatan juga membludak. Kurang lebih sekitar Rp 86,4 miliar karena tidak mampu mengcover pembiayaan bagi peserta BPJS BPID. Maka dengan demikian, ia menilai, ini sebuah penzaliman besar terhadap rakyat. Sanusi disebut hanya mengedepankan ambisi untuk meraih penghargaan.

“Apakah hutang daerah Rp86,4 miliar ini adalah kerugian negara? Jika menimbulkan kerugian, apakah ada sanksi hukumnya?, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh diam. Segera periksa Bupati Malang dan Bapenda serta tahan jika salah,” tegasnya.

Maka melalui aksi ini, GRIB Jaya mendesak untuk segera meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Kabupaten Malang terkait kegagalan program UHC. 

Kedua, Pemkab Malang segera mengembalikan penghargaan UHC kepada Kementerian pusat, dan kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Malang segera memanggil dan menahan Bupati Malang terkait polemik UHC. 

“Kemudian segera tangkap dan adili Bupati Malang yang telah salah dalam mengatur pembelanjaan daerah program UHC,” jelasnya. tuntutannya.