Bangkalan, Memox.co.id – Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahap dua yang akan direncanakan tahun ini, batal digelar. Hal itu memicu aksi demo oleh beberapa pihak. Namun, penolakan tersebut mendapat penolakan tandingan dari ratusan kepala desa di Bangkalan yang mendukung penundaan Pilkades.
Kepala Desa Aeng Taber sekaligus Sekretaris Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bangkalan, Jayus Salam menyampaikan kedatangan ratusan kepala desa tersebut bertujuan untuk menjaga Bangkalan agar lebih aman dan kondusif.
Selain itu, ia menyampaikan penundaan Pilkades yang telah ditetapkan oleh Bupati, harus didukung. Menurutnya, setelah dua tahun mengalami Pandemi Covid-19, masyarakat memerlukan pemulihan ekonomi. Sehingga tidak terus menerus untuk kebutuhan politik.
“Selain itu, dana yang ada juga terbatas. Jadi pemerintah juga tidak bisa memaksakan agar Pilkades digelar. Karena dana Pilkades harus menggunakan uang pemerintah tidak bisa dari donasi ataupun diluar itu,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu pendemo yang menolak penundaan itu, Imam Pantor mempertanyakan kesiapan pemerintah untuk merencanakan Pilkades tahap dua. Pasalnya, hingga kini tak ada persiapan apapun yang dilakukan untuk menunjukkan urgensi pelaksanaan Pilkades.
“Progresnya seperti apa kita tidak tau. Tiba-tiba ditunda. Dan alasan keterbatasan anggaran juga tidak masuk akal,” tuturnya. Ia juga menyebutkan, rencana aksi demo yang semula akan dilakukan seribu orang batal digelar karena adanya intimidasi dari pihak luar.
“Itu sudah jadi resiko karena kami menjadi pihak yang menolak penundaan itu,”tambahnya. Ditempat yang sama, Wakil Bupati Bangkalan, Mohni mengaku anggaran yang ada saat ini masih kurang Rp 10 miliar dari anggaran yang dibutuhkan. Sehingga penambahan anggaran perlu dilakukan tahun mendatang. “Kebutuhannya Rp 24 miliar, namun saat ini hanya ada Rp 14 miliar saja sehingga harus dilaksanakan tahun 2023,” pungkasnya. (jul/man)
