MEMOX.CO.ID – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang M Wahyudi mengeluhkan kantor sekretariat Bawaslu yang berada di Jalan Trunojoyo, Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, kurang layak.
Keluhan itu disampaikan M Wahyudi saat menerima kunjungan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Selasa (2/7/2024) siang.
M Wahyudi mengatakan, kantor yang sudah ditempati sejak 2018 lalu itu, sudah dilaporkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) terkait ketidaklayakan . Namun tampaknya, Pemkab Malang seakan acuh tak acuh terkait laporan rusaknya sekretariat Bawaslu tersebut.
“Sehingga jika ada support dari dewan terkait hal itu, tentu kami sangat siap,” jelasnya.
Sebab, terlihat, dinding-dinding yang mengelupas, ruangan yang lembab, dan atap yang sering bocor, dikhawatirkan membahayakan para karyawan yang bekerja di sana.
Selain itu, dikhawatirkan pula berkas-berkas penting tentang pengawasan pemilu bisa rusak. Apalagi, saat ini tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sedang berjalan.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait kelayakan kantor. Sampai saat ini belum ada pengganti untuk Kantor,” katanya.
Komunikasi terakhir, lanjut Wahyudi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, menjanjikan kantor Bawaslu di pindah ke kantor Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang berbeda di Jalan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.
“Kami belum mengajukan lagi karena bersamaan dengan Pemilu,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur Gunawan Wibisono menyebutkan, dirinya sangat prihatin terkait hal tersebut. Sebab ruangan dan tempat parkir yang sempit dirasa kurang layak untuk dijadikan kantor.
“Tempat ini juga terjepit. Mau parkir susah, kalau ada tamu repot,” katanya.
Sehingga ke depan, Pemkab harus memikirkan terkait sekretariat Bawaslu yang sudah ditempati sejak 2018 lalu. Karena, sebenarnya Pemkab Malang banyak tempat yang bisa dijadikan rumah bagi pengawas pemilihan tersebut.
“Kalau pengen baik disiapkan segalanya. Tempatnya memadai apalagi Kabupaten Malang termasuk terbesar. Hak pilihnya juga tertinggi se-Jatim setelah Surabaya,” pungkas kader PDIP. (nif).
