Beranda Edukasi Siswa SMK Rawan Terpapar Virus Corona

Siswa SMK Rawan Terpapar Virus Corona

8
0

Malang, Memox.co.id – Meskipun Pemerintah RI lewat Presiden Jokowi sesuai UU No. 6/2018 maupun Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 lewat pendekatan Social Distance, siswa SMK yang sedang melakukan praktek kerja lapangan di industri-industri masih rawan terpapar. Hal ini terjadi karena lambatnya respon jajaran dinas pendidikan propinsi maupun pihak sekolah untuk membuat edaran menarik siswanya yang sedang PKL.

Hal ini ditandaskan Didit Kurnianto, Direktur Lembaga Kajian Strategis (LEKAS) di Malang dalam pers releasenya. Berdasar pantauan LEKAS, Senin (16/3/2020) di beberapa hotel di Malang, masih banyak siswa-siswa SMK yang masih PKL.

Direktur Lembaga Kajian Strategis (LEKAS), Didit Kurnianto

Meski bertentangan dengan keputusan presiden dan gubernur, siswa PKL tersebut tidak bisa berbuat banyak untuk bisa terhindar dari kemungkinan paparan virus Covid 19, dikarenakan pelaku industri tempat mereka kerja praktek yang merupakan mitra sekolah, masih belum meliburkan siswa-siswa tersebut akibat belum keluarnya surat resmi dari sekolah untuk penghentian sementara kerja praktek.

Sementara sekolah sendiri, menunggu instruksi resmi dari jenjang di atasnya. Ini menjadikan anak-anak siswa PKL dalam posisi sangat rentan paparan virus Corona, karena mereka harus berada dalam kelompok besar orang-orang yang asing dari berbagai negara atau daerah apabila praktek di hotel sebagai contoh.

“Akibat lambatnya respon jajaran dinas pendidikan dan sekolah terkait masalah administrasi dan koordinasi dengan sepucuk surat resmi, nasib kesehatan dan bahkan nyawa anak-anak ini sebagai taruhannya, sudah barang tentu ini tidak bisa dipandang sepele manakala menyangkut nyawa anak-anak,” ungkap Didit.

Dalam pandangan LEKAS, ketidak jelasan dan ketegasan kebijakan yang bersifat genting ini mencerminkan belum solidnya satu komando yang tegas dan jelas di wilayah pengambil keputusan.

“Sudah seharusnya mengingat kepentingan dan kegentingan, penekanan kecepatan eksekusi lewat satu komando pengambilan keputusan adalah hal yang sangat mutlak untuk dilakukan,” lanjutnya.

Masih juga ditemui disini dalam level Kadisdik di Jawa Timur yang masih belum juga mengeksekusi kebijakan presiden sekaligus gubernur saat itu juga, dengan alasan bahwa pimpinannya adalah bupati. Ini jelas bukan alasan yang dapat diterima dalam konteks apapun.

“Para pengambil keputusan tersebut haruslah dalam satu komando, satu sikap, satu suara, satu keputusan, dalam fokus utama untuk penanggulangan kegentingan ini. Seluruh aparat dan jajaran pemerintahan disini harus difokuskan untuk secepatnya menangani situasi ini,” tegasnya.

Tak hanya itu saja, seluruh anggaran darurat semisal tanggap bencana, harus siap untuk mendukung penuh kejadian seperti ini. “Semisal terjadi panic buying, akan siap untuk dukungan ketersediaan sembako. Siap untuk menjamin pasokan hand sanitizer manakala kelangkaan terjadi. Kita harus siap, siapapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun kita,” pungkasnya. (fik)