MEMOX. CO.ID – Program revitalisasi sekolah SD/MI/SMP yang akan bergulir tahun 2026, menuai kritik tajam dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo, karena minimnya jumlah sekolah swasta yang bisa tercover.
Rencananya target program perbaikan fasilitas pendidikan agar lebih layak dan menunjang proses belajar mengajar, muncul dalam rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2026, bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kamis (27/11/2025).
“Sepertinya pemerintah melalui Disdikbud tidak serius merancang program revitalisasi sekolah SD/MI/SMP, mohon penjelasannya,” ujar anggota Banggar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eko Purwanto.
Lantas, Eko Purwanto mencontohkan alokasi anggaran yang menilai Pemkot Probolinggo belum menunjukkan keseriusan dalam pengembangan bidang pendidikan.
Menanggapi hal itu, Pj Sekdakot Probolinggo, Rey Suwigtya, menjelaskan alokasi anggaran sektor pendidikan dilakukan pengurangan Bosda, yang kemudian dialihkan ke pembangunan fisik sekolah.
“Ada ketidakpahaman teman-teman di bawah dalam mengelola Bosda, sampai diperiksa BPK. Ada sinyalir tidak paham digunakan untuk apa. Makanya dikurangi dan dialihkan ke pembangunan fisik dengan total Rp17 miliar,” jelasnya.
Bak gayung bersambut, penjelasan Sekdakot Probolinggo langsung menuai pertanyaan dari anggota Banggar lainnya. Seperti Riyadlus Sholihin, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pembangunan fisik sekolah merupakan program pusat sehingga daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan.
“Bukankah itu program pusat? Daerah tinggal ajukan data saja. Itu kalau tidak salah namanya revitalisasi sekolah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo juga menyoroti data sekolah yang masuk dalam daftar revitalisasi. Seperti, lebih dari 50 sekolah dasar yang diusulkan, hanya empat sekolah swasta yang mendapatkan kuota.
“Saya kaget, kenapa Cuma empat, alasannya apa hanya empat sekolah yang mendapat quota program revitalisasi,” tanya Riyadlus Sholihin.
Menanggapi pertanyaan anggota Banggar, Kepala Disdikbud Kota Probolinggo, Siti Romlah, menjelaskan proses pengajuan revitalisasi berdasarkan data Dapodik. Ia menegaskan, satuan pendidikan yang tidak mengikuti pendataan hingga 31 Oktober otomatis tidak diprioritaskan.
Apalagi satuan pendidikan tidak hadir, maka tidak diprioritaskan untuk revitalisasi. Bahkan, pihaknya juga meminta sekolah melampirkan dokumentasi kerusakan sebelum diusulkan.
“Laporannya banyak. Kami kategorikan menjadi kerusakan berat dan ringan. Semua sudah kami dokumentasikan,” pungkasnya. (hud/syn)
