Hukum  

Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di Bondowoso, Tuntut Penghapusan Tunjangan DPR

Ratusan Mahasiswa Gelar Demo di Bondowoso, Tuntut Penghapusan Tunjangan DPR
Ratusan mahasiswa "Aliansi Mahasiswa Bersatu" melakukan aksi demonstrasi solidaritas di Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso (foto:arif/memox)

MEMOX.CO.ID — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Mahasiswa Bersatu” menggelar aksi demonstrasi solidaritas di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso pada Minggu (31/8/2025).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keprihatinan dan dukungan terhadap sejumlah isu nasional dan daerah yang dianggap belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, seperti penegakan hak asasi manusia, kebijakan pendidikan, hingga masalah ketimpangan sosial di Bondowoso.

Salah satu perwakilan mahasiswa Deki Syahputra menyerukan agar para wakil rakyat lebih responsif, dan transparan terhadap aspirasi publik dan tidak hanya hadir saat momentum politik tertentu.

“Kami hadir di sini untuk menunjukkan bahwa mahasiswa Bondowoso tidak diam. Kami bersatu menuntut transparansi anggaran dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Deki.

Ia juga menyuarakan lima poin tuntutan utama: Pengelolaan anggaran yang terbuka dan akuntabel. Desakan kepada pemerintah pusat agar tidak abai terhadap suara rakyat. Peninjauan dan penghapusan tunjangan pejabat yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

Seruan agar seluruh institusi pemerintahan melakukan efisiensi dan tidak melakukan pemborosan anggaran. Penegasan bahwa aksi ini dilandasi oleh rasa kepedulian, bukan sekadar protes kosong.

Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Para demonstran membentangkan spanduk, membawa poster-poster tuntutan, dan menyampaikan aspirasi mereka melalui mimbar bebas.

Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menyampaikan bahwa pihaknya menerima dan menampung berbagai tuntutan yang disuarakan oleh para pendemo. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.

“Saya menerima dan saya tampung semua aspirasi ini. Bahkan jika saya diminta masyarakat untuk ke Jakarta, saya siap berangkat dan menyampaikan tuntutan ini,” ungkapnya di hadapan massa aksi.

Ahmad Dhafir menjelaskan, DPRD Bondowoso tidak menerima tunjangan seperti yang diterima oleh DPR RI. Ia menegaskan bahwa tuntutan dalam aksi tersebut antara lain menyangkut dugaan perampasan aset dan kurangnya transparansi anggaran.

“Saya berharap kepada masyarakat Bondowoso agar tetap menjaga kondusivitas. Dan Alhamdulillah, saya sudah menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa terkait transparansi anggaran ini,” pungkasnya.(rif/syn)