MEMOX.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) aktif beroperasi pada pertengahan September 2025. Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat semangat kemandirian ekonomi di wilayah kelurahan, terutama melalui program Kampung Pancasila.
Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, menyatakan bahwa target tersebut lebih cepat dari target nasional yang dijadwalkan Oktober 2025, dan target provinsi yang dipatok akhir September.
“Kita ingin start lebih awal di pertengahan September. Ini untuk memastikan semua koperasi benar-benar berjalan,” kata Febrina, usai mengikuti peresmian Koperasi Merah Putih secara virtual di Convention Hall Surabaya, Senin (21/7/2025).
Untuk mendukung operasional KKMP, Pemkot Surabaya menjajaki kemitraan strategis dengan sejumlah BUMN, seperti Bulog, Pertamina, dan PLN. Salah satu rencana awal adalah menjadikan koperasi sebagai pangkalan distribusi LPG dan penyalur kebutuhan pokok seperti beras.
Tak hanya itu, Febri juga membuka kemungkinan kolaborasi dengan lembaga lain seperti Samsat untuk pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga opsen daerah.
“Komunikasi dengan tiap mitra BUMN memang berbeda. Kami siap menjalin pendekatan yang sesuai agar koperasi bisa berperan lebih luas,” ujarnya.
Koperasi, Mesin Penggerak Ekonomi Warga
Febri menegaskan bahwa KKMP dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Jika koperasi berjalan optimal, ia bisa menyerap tenaga kerja lokal, mulai dari kurir, tenaga admin, hingga tenaga pengepakan barang.
Saat ini, struktur organisasi koperasi di tiap kelurahan memang masih terbatas, namun Febri optimistis, kebutuhan tenaga kerja akan tumbuh seiring operasional KKMP yang semakin aktif.
Tantangan utama, menurut Febri, adalah membangun kesadaran kolektif para pengurus dan anggota koperasi agar memahami peran koperasi sebagai “payung ekonomi wilayah”.
Ia menyayangkan banyak koperasi sebelumnya yang berjalan sendiri tanpa akses modal yang kuat. Kini, dengan hadirnya KKMP, negara telah membuka jalur pembiayaan melalui Himbara dan BPR, serta dukungan langsung dari pemerintah daerah.
“Namun koperasi jangan menunggu modal untuk mulai bergerak. Aktivitas bisa dimulai dulu, sambil mengurus permodalan,” tegas Febri.
Sebagai contoh, koperasi bisa mulai mengorganisasi distribusi beras di tingkat RW. Kebutuhan tiap wilayah akan dikomunikasikan langsung ke Bulog, untuk memetakan permintaan hingga ke tonase.
Terkait skema pembayaran, Pemkot tengah memfasilitasi pembiayaan ringan melalui pinjaman berbunga rendah (maksimal 3 persen) sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi. Dana ini bisa dimanfaatkan koperasi untuk memutar modal awal dalam memenuhi kebutuhan pokok warga.
Pada akhirnya, penguatan koperasi ini menjadi bagian penting dari visi Kampung Pancasila. Jika koperasi mampu menjadi pusat distribusi barang dan jasa di kelurahan masing-masing, maka ekosistem ekonomi yang mandiri akan terbentuk.
“Bayangkan jika di satu kampung, warga beli beras, minyak, dan kebutuhan lain dari koperasinya sendiri. Ekonominya akan berputar sendiri. Inilah semangat Kampung Pancasila yang ingin kami wujudkan melalui Koperasi Merah Putih,” pungkas Febri. (*/ibu/ono)
