Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri : Kita Percayakan Pada KPU
Kota Malang,Memox.co,id
Rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPUD untuk wilayah Kota Malang sudah selesai. Pengiriman berkas perhitungan dari KPUD Kota Malang selanjutnya menuju KPU Propinsi Jawa Timur, Sabtu (4/05/19) siang kemarin.
Suksesnya Pemilu 2019 di Kota Malang yang jujur, adil, transparan dan demokrasi mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI ) Kota Malang KH Baidowi Muslich menurutnya, pelaksanaan Pemilu di Kota Malang berjalan lancar dan damai seperti yang diharapkan sebelumnya.
“Kami majelis ulama Kota Malang setelah melihat pelaksanaan Pemilu di Kota Malang ini. Kami merasa sangat bersyukur ke hadirat Allah SWT yang memberikan pertolongan, sehingga pelaksanaan pemilu tahun 2019 ini berjalan dengan baik, dengan sejuk penuh dengan kedamaian,” ujarnya Senin (6/05/19) kemarin.
Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri saat melaksanakan peninjauan rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kota Malang
Sebagai Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri meminta supaya warga Kota Malang menghargai proses pelaksanaan Pemilu 2019 oleh KPU. Asfuri juga meminta supaya tidak ada aksi inkonstitusional.
“Jangan melakukan kegiatan yang inkonstitusional kita percayakan pelaksanaan pemilu ini kepada KPU dan aparatur pengawas pemilu. Mari kita jalin persatuan, kita hilangkan perbedaan pandangan politik,” tegasnya, Kamis (9/05/19) petang.
Dari hasil rekapitulasi tersebut Paslon (Pasangan Calon ) Wapres dan Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul dari hasil rekapitulasi KPU Kota Malang. Mereka mengantongi 345.695 suara atau 67,30 Persen dari suara sah.
Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga Uno mendapatkan 168.001 suara atau 32,70 persen bertempat di Hotel Harris Jalan Ahmad Yani, Kota Malang. Sedangkan untuk pemilihan legislatif tingkat Kota Malang dimenangkan oleh PDI Perjuangan dengan 99.555 suara atau mendapatkan 12 kursi dari 45 kursi yang diperebutkan.
Kondisi wilayah Kota Malang tetap kondusif walaupun saksi dari pasangan urut 02 menolak untuk membubuhkan tanda tangan. Mereka mengaku hanya menjalankan instruksi dari DPD Jawa Timur untuk tidak menandatangani hasil rekapitulasi.(fik/man)
