MEMOX.CO.ID – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) wilayah Jatim memberikan saran tujuh langkah strategis. Khusus untuk mengantisipasi kondisi kedaruratan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, Rabu (01/01/2025)
Termasuk membahas kembali merebaknya isu penyakit hewan ternak yang saat ini sedang merebak di wilayah Jatim.
Hal tersebut disampaikan Ketua PDHI Jatim 2 drh Deddy F Kurniawan MVet saat menghadiri rapat koordinasi kesiapsiagaan kedaruratan PMK.
Acara dihadiri lebih dari 100 peserta dari perwakilan Dinas Kota dan Kabupaten yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan. Termasuk pula Perwakilan Koperasi Persusuan, Mega farm, ISPI, PAVETI, PARAVETINDO, dan Industri Persusuan (IPS).
”Pertemuan ini memang khusus membahas isu PMK yang saat ini sedang merebak kembali,” ungkap Deddy.
Ketua PDHI Jatim ini kemudian memberikan gambaran sebagaimana yang disampaikan dalam forum pertemuan tersebut. Bahwa hampir seluruh wilayah di Jawa Timur memang tidak berstatus bebas PMK.
Hingga 29 Desember 2024 ini, kasus PMK terlaporkan dari 38 Kota Kabupaten se-Jawa Timur dengan jumlah kasus sebanyak 206.082 ekor. Sebanyak 194.961 ekor dinyatakan sembuh dan 4.89 ekor mati.
Lantas PDHI Jawa Timur pun memberikan beberapa rekomendasi guna menekan penyebaran kasus PMK. Diantaranya dengan tujuh langkah antisipatif. Pertama, PDHI Jatim mendorong Pemerintah untuk segera mengambil keputusan agar kesiapsiagaan kedaruratan tidak berubah menjadi darurat.
Hingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kepanikan di masyarakat. Yakni melalui tindakan preventif atau pencegahan secara dini menjadi penting.
”Langkah keduanya, kami dari PDHI Jatim juga siap mendukung pemerintah sesuai kewenangan, peran serta fungsi profesi sebagai dokter hewan,” tukasnya.
Selanjutnya, dari Dokter Hewan Praktisi di bidang Persapian bersama Ikatan Dokter Hewan Sapi Indonesia (IDHSI) akan segera melakukan pertemuan khusus dengan praktisi persapian se-Indonesia.
Kemudian PDHI Jatim juga menyarankan menghidupkan kembali Komite PMK, yang berisikan Praktisi Dokter Hewan Prominent dan Akademisi Sosialis.
Sedangkan langkah kelima, pihak PDHI Jatim mengajak peran serta untuk menyebarkan kembali berbagai Standart Operasional Prosedur (SOP) dan KIE ONLINE untuk Edukasi Masyarakat melalui berbagai platform digital dan influencer.
Berikutnya, PDHI Jatim lewat program DSU (Dairy Support Unit) yang telah memiliki keterkaitan dan bekerjasama sinergis rutin dengan Koperasi Susu se-Jawa Timur dapat turut menyebarkan informasi seputar kesiapsiagaan ini.
Serta yang terakhir, organisasi profesi dokter hewan wilayah Jawa Timur ini akan berkolaborasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan Audiensi dengan Kepala Daerah menjelaskan urgensi tanggap darurat PMK.(*)
