Moeldoko Minta Tahun Politik Tidak Jadi Penghambat Kejar Target Pembangunan

Moeldoko Minta Tahun Politik Tidak Jadi Penghambat Kejar Target Pembangunan
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko

MEMOX.CO.ID  – Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, menegaskan tahun politik tidak boleh menjadi penghambat bagi pemerintah dalam mengejar target-target pembangunan. Terlebih, sisa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kurang dari satu tahun.

Menurut Moeldoko tahun politik justru harus menjadi momentum untuk menginjak pedal “gas” dalam mengejar target pembangunan, bukan malah menginjak pedal “rem” karena takut dengan suara noise di ruang publik.

“Atau malah cari aman dengan gigi netral. Jangan sampai negara dibiarkan bergerak menggeloyor begitu saja,” tegas Moeldoko saat menjadi pembicara pada Forum Rutin Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di hotel Pullman Jakarta, Kamis (23/11).

Forum Rutin Bakohumas merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang diikuti oleh pelaku humas kementerian/lembaga. Kali ini, forum mengusung tema “Strategi Komunikasi dalam Mewujudkan Profesionalitas Humas Pemerintah”.

Moeldoko mengatakan pemerintah harus bisa menjaga kepercayaan publik agar target-target pembangunan tercapai. Untuk itu, kata dia, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat  harus dibangun dengan baik. Sebab komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan dan menggerakkan publik.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengakui memang tidak mudah untuk membangun jembatan komunikasi di tengah-tengah situasi politik saat ini. Di mana kontestasi politik telah menimbulkan kegamangan di masyarakat yang berbeda pilihan. Jika kondisi tersebut dibiarkan, kata Moeldoko, bisa berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Padahal trust ini fondasi kita untuk melayani publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moeldoko menilai munculnya kegamangan di masyarakat di tahun politik menjadi tantangan bagi pelaku kehumasan pemerintah untuk mampu membangun jembatan komunikasi yang profesional dan netral. Ia pun menyebut empat langkah strategis yang bisa dilakukan oleh pelaku kehumasan.