Mengintip Carut-Marut Proyek Transisi 2025 -2026 PU BM SDA Pemkab Sidoarjo (1) – Efek “Bedol Deso” Mutasi Pejabat

Mengintip Carut-Marut Proyek Transisi 2025 -2026 PU BM SDA Pemkab Sidoarjo (1)
Bupati Sidoarjo, Subandi melantik dan mengambil sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemkab) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Sabtu (10/01/2026). (dar)

MEMOX.CO.ID – Pelantikan awal tahun anggaran 2026 yang dilakukan Bupati Sidoarjo, Subandi berdampak besar terhadap roda pemerintahan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ( PU BM SDA ) Pemkab Sidoarjo. Pasalnya dari totalan akhir dan awal tahun ditengarai ditemukan dana sekitar Rp8 M yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Informasi dana yang Rp4 M tidak di-SPJ-kan. Sedangkan sisanya yang Rp4 M merupakan anggaran kurang bayar terhadap paket proyek senilai Rp8 M. Dugaan dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan itu terkuak usai Bupati melantik Mahmud SH sebagai Kepala Dinas PU BM SDA menggantikan Dwi Eko Saptono.

Mengintip Carut-Marut Proyek Transisi 2025 -2026 PU BM SDA Pemkab Sidoarjo (1)
Bupati Sidoarjo Subandi meninjau langsung progres pembangunan Dam Kedungpeluk yang digadang-gadang menjadi solusi pengurai banjir di wilayah Tanggulangin dan Candi. Selasa (27/1/2026) (dar)

Selain itu, posisi Rizal yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Jalan digantikan Joko Yasmintoro dan Kabid Sumber Daya Air digantikan Farid Briano. Pelantikan itu bersamaan dengan sumpah jabatan 260 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Sabtu (10/01/2026). Pelantikan yang digelar di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo itu, mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama hingga pejabat rumah sakit daerah.

Dalam pelantikan itu, sebanyak 13 orang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II, 83 orang pada jabatan administrator atau eselon III dan 146 orang pada jabatan pengawas atau eselon IV. Selain itu, turut dilantik 18 pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) RT Notopuro.

Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan saja. Tapi, juga bagian dari penguatan kinerja birokrasi untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Kami meminta seluruh pejabat yang dilantik bekerja dengan integritas dan menjadikan kepentingan publik sebagai asas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Manfaatkan konektivitas dan teknologi untuk mempercepat layanan, minimal meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan tunjukkan kinerja yang baik,” ujar Subandi di sela pelantikan ratusan pejabat itu.

Selain itu, Subandi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) tanpa sekat-sekat kepentingan. Menurutnya, percepatan pembangunan di Sidoarjo hanya dapat tercapai melalui kerja keras bersama yang dilandasi empati dan loyalitas.

“Tidak boleh ada kotak-kotak. Loyalitas itu penting. Kita titipkan percepatan pembangunan Sidoarjo melalui kolaborasi dan kerja keras bersama antar seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sidoarjo,” pintanya. (dar/syn)