Kadin Ambil Peran, Selaraskan Dunia Usaha dan Pendidikan Vokasi

BERI PENCERAHAN : Ketua Kadin Kota Probolinggo, Roy Rianto Gunadi bersama Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menyampaikan pentingnya Dunia Usaha dan Pendidikan Vokasi.

MEMOX.CO.ID – Konsistensi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan melalui program revitalisasi pendidikan vokasi sesuai amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022, terus dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Kadin akan terus memberikan dukungan dan upaya maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk mengambil peran dengan meningkatkan kualitas SDM.

Kadin Kota Probolinggo Ambil Peran, Selaraskan Dunia Usaha dan Pendidikan Vokasi
DIPAPARKAN : Wakil Ketua Bidang SDM, sekaligus Direktur KADIN Institute Jawa Timur, Nurul Indah Susanti membedah Renstra TKDV yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur. (dok)

Langkah ini diambil guna memastikan keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri di daerah, sehingga mendesak pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan Program Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV).

Desakan itu muncul dalam pembinaan pengurus Kadin daerah yang bertajuk” Peran Strategis Kadin dalam Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,” Kamis (24/04/2026) di Kota Probolinggo.

Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Malang.

“Meski payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) sudah tersedia, Kadin menilai implementasi di tingkat daerah masih berjalan lambat,” ujar Ketua Kadin Kota Probolinggo, Roy Rianto Gunadi.

Oleh karena itu, Roy Rianto Gunadi menyebut Kadin memilih untuk menjemput bola demi mempercepat penguatan kualitas tenaga kerja lokal.

Selain, percepatan ini sangat krusial di tengah tantangan era digital. Di sisi lain, tenaga kerja masa depan tidak hanya dituntut memiliki ijazah. Namun, mereka juga harus punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan teknologi.

“Termasuk kecerdasan buatan. Yang bisa dijual bukan lagi sekadar ijazah, melainkan keterampilan (skill),” tandasnya.

Tak hanya itu, komitmen memfasilitasi sertifikasi profesi bagi para peserta pelatihan. Tujuannya agar lulusan vokasi benar-benar siap pakai dan memenuhi standar industri. Selain itu, bahkan membuka peluang pemagangan internasional ke negara-negara seperti Jerman dan Jepang.

“Kami akan merealisasikan terbentuknya Kadin Institute di Kota Probolinggo. Ini sebagai bentuk komitmen jangka panjang yang dilakukan Kadin Kota Probolinggo,” ucap Roy Rianto Gunadi.

Sementara, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyoroti kesenjangan yang masih lebar antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Kondisi ini merupakan problem serius bagi pemerintah daerah, pengusaha, maupun dunia pendidikan.

“TKDV hadir sebagai solusi untuk memastikan kurikulum vokasi selaras dengan kebutuhan industri, sekaligus menciptakan wirausaha baru,” tuturnya.

Mengacu pada data Apindo, hanya sekitar 10 hingga 20 persen lulusan perguruan tinggi yang dinilai kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha. Apalagi, berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2022, Kadin memegang peran sentral sebagai penanggung jawab dalam penyelarasan kurikulum.

“Perpres ini dibuat untuk memperkuat sinergi. Harapan kami, program ini harus segera berjalan optimal sesuai amanat pusat agar kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah daerah semakin kokoh,”terang Adik Dwi Putranto.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang SDM KADIN Jawa Timur, Nurul Indah Susanti menekankan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari berbagai inisiatif kolaboratif yang telah sejalan dengan regulasi nasional, terutama Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

“Langkah ini bukan sesuatu yang baru, tapi harus terus dikuatkan. Harapannya, model kurikulum hasil sharing season kali ini bisa segera diterapkan di seluruh TKDV di Jawa Timur,”tuturnya.

Direktur Kadin Institute ini menambahkan, proyeksi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 28 daerah sudah membentuk TKDV aktif.

“Ini menunjukkan komitmen tinggi dari pemerintah daerah untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja lokal,”jelas Nurul Indah Susanti.

Lebih jauh, Nurul Indah Susanti menyebutkan, Jawa Timur juga menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Renstra TKDV yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur. Renstra tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam program kerja konkret yang menyasar implementasi kurikulum berbasis industri secara luas.

“Melalui kurikulum yang relevan dan pemagangan yang terstruktur, kita harapkan lulusan vokasi bisa langsung terserap industri, tanpa perlu masa adaptasi panjang,”sebutnya.

Demikian juga, pihaknya mengapresiasi peran Kadin dan Swisscontact dalam memfasilitasi penyelarasan antara sektor pendidikan dan dunia kerja. Bahkan, Sharing Session IBC ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan.

“Keberhasilan sistem vokasi Jerman bisa dijadikan inspirasi, dimana sektor pendidikan benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi,” pungkasNurul Indah Susanti.(hud/syn)