Masa Jabatan Pimpinan KPK Dinilai Janggal, Putusan MK Panen Kritikan

Gedung KPK (ist)

MEMOX.CO.ID – Putusan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dinilai sejumlah pihak terdapat kejanggalan. Terlebih dalam putusan tersebut mengandung sifat multitafsir.

Pakar hukum tata negara dan konstitusi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Fahri Bachmid mengungkapkan putusan tersebut pada hakikatnya bukan pijakan konstitusional yang diberikan MK kepada pimpinan KPK saat ini.

“Sebagai sebuah pranata serta transfer kewenangan transisi sampai dengan Desember 2024,” katanya seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (28/5).

Menurut dia, sulit untuk membangun korelasi sebagai justifikasi dari putusan MK dalam perkara nomor 112/PUU-XX/2022 terhadap keabsahan pimpinan KPK saat ini. Dalam putusan itu, tidak memberikan jalan keluar sebagai konsekuensi diterimanya permohonan ini.

Fahri memandang pimpinan KPK saat ini belum tentu dapat menikmati berkah putusan MK. Dia meyakini putusan MK bersifat prospektif ke depan dan tidak retroaktif ke belakang.

“Dengan demikian, Presiden sebagai kepala negara akan diperhadapkan dengan suatu kondisi yang sangat problematis sehingga membutuhkan suatu kehati-hatian yang tinggi,” jelasnya.

Ia melihat pertimbangan MK terkait dengan hal-hal transisi dalam putusan ini sangat sumir dan absurd.