Bondowoso, Memox.co.id – Setelah melalui proses panjang, akhirnya DPRD Bondowoso merekomendasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2021 atas penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) tahun anggaran 2020.
Rekomendasi tersebut diterima langsung oleh Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin, di Gedung DPRD, Jumat (21/5/2021). Sebelumnya, LKPJ bupati dikembalikan karena ada beberapa item yang harus direvisi.
Kyai Salwa, sapaan Bupati Bondowoso berterima kasih kepada DPRD Bondowoso yang telah membahas LKPJ terhadap penjabaran APBD 2020. Dan berakhir happy ending. Tujuannya agar birokrasi pemerintahan menjadi lebih baik.
“Rekomendasi ini merupakan bentuk perwujudan sinergi dan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam rangka membangun Bondowoso menjadi lebih baik,” kata Pengasuh PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan Kecamatan Wonosari ini.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, akan ditindaklanjutinya sesuai peraturan perundangan. Kami akan jadikan acuan, baik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD H. Ahmad Dhafir didampingi Juru Bicara, H. Tohari mengatakan, rekomendasi LKPJ tersebut merupakan amanat Permendagri 18 tahun 2020. Diharapkan rekomendasi tersebut dijadikan bahan rujukan untuk perencanaan dan penganggaran program pembangunan di tahun berjalan (2021) dan di tahun berikutnya.
Menurutnya, pada tahun anggaran 2021 ini, akan dilakukan penataan kembali atau refocusing. Maka diharapkan, point-point penting dan krusial, dalam rekomendasi DPRD dapat dilaksanakan secara maksimal.
Salah satu catatan dalam rekomendasi. ada OPD yang merubah acuan data target sehingga tidak sesuai RPJMD. Mayoritas OPD menggunakan data target yang disesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia (dalam DPA).
“Sehingga hal ini yang menyebabkan program pembangunan daerah tidak berkesinambungan dan terputus. Mayoritas dalam rekomendasi LKPJ, OPD dan BUMD mendapatkan catatan dari DPRD Bondowoso,” jelasnya. (sam/mzm)
