Komisi IV DPR RI Tolak Impor Beras, Sudin: Saat Ini Lagi Panen Raya, Kasihan Petani

102
0
Komisi IV DPR RI Tolak Impor Beras, Sudin Saat Ini Lagi Panen Raya, Kasihan Petani
Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin saat berkunjung di Banyuwangi, bertempat di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Kamis (25/3/2021) (f/Aras Sugiarto, Memo X)

Banyuwangi, Memox.co.id – Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah meng-impor beras. Pasalnya pada bulan Maret hingga Mei sedang panen raya. Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dengan tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk impor beras.

Karena pada bulan-bulan ini masa musim panen, jika pemerintah tetap memaksakan mengimpor beras sangat jelas para petani sangat dirugikan.

“Sesuai hasil rapat komisi IV pada Minggu lalu, seluruh fraksi sepakat menolak impor beras. Hasil terakhir rapat Komisi IV Minggu lalu, kesimpulan rapat semua fraksi memutuskan menolak impor beras,” tegas Sudin, saat kunjungan kerja di Banyuwangi bersama jajaran Komisi IV DPR RI, Kamis (25/3/2021) siang.

Menurut Sudin, panen raya ini tidak hanya terjadi di pulau Jawa saja. Tapi hampir menyeluruh di Indonesia juga panen raya.

“Panen raya padi tidak hanya terjadi di pulau Jawa saja. Tapi di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia juga sama,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pemerintah boleh melakukan impor beras. Tapi jangan dilakukan saat masa panen besar seperti ini. Jika dipaksakan jelas merugikan para petani.

“Pemerintah pusat boleh impor beras. Tapi jangan dilakukan saat panen raya seperti ini. Waktunya sangat tidak tepat, kasihan para petani dong,” paparnya.

Yang harus diperhatikan kata Ketua Komisi IV, sisa impor beras tahun 2018 masih tersisa sekitar 230 ribu ton. Dengan rincian, 170 ribu ton beras masih lail, dan sisanya 106 ton beras tidak laik.

Dari data tersebut, pihaknya mengusulkan beras yang tidak laik tersebut bisa ada dua kemungkinan, yang pertama apakah beras yang tidak laik itu bisa digunakan dengan cara di cuci, beras hasil cucian ini biasanya digunakan untuk bahan baku pabrik tepung beras.

“Kalau memang sudah rusak berat ya dimusnahkan. Dimusnahkan itu wewenang Bulog dan mendapat izin dari kementerian keuangan, berarti kementerian keuangan mengganti beras yang dimusnahkan,” terangnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah pusat berencana melakukan impor beras sekitar 1 juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.

Impor beras tersebut, untuk menjaga stok beras karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM. Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat, dan mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. (ras/mzm)