MEMOX.CO.ID – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso memicu keresahan masyarakat. Dalam beberapa hari terakhir, warga mengaku kesulitan mendapatkan gas melon, bahkan harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain tanpa hasil.
Di Desa Poler, Kecamatan Binakal, seorang warga F mengungkapkan bahwa ia sudah dua hari tidak dapat memasak akibat kehabisan gas. Upaya mencari hingga ke desa lain pun tidak membuahkan hasil. Kalaupun tersedia, harga jual disebut jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya sudah mutar sampai ke desa sebelah, tapi semua toko pasang tulisan habis. Kalaupun ada, harganya sudah tidak masuk akal, bisa sampai Rp 24 ribu,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).
Keluhan serupa juga disampaikan warga dari Kelurahan Dabasah. Mereka menyebut LPG 3 kg semakin sulit ditemukan, baik di pangkalan resmi maupun pengecer.
“Sudah dua hari keliling ke pangkalan sampai pengecer, tapi tidak ada semua. Kalaupun ada, harganya tidak wajar, bisa tembus Rp 24 ribu,” kata salah satu warga.
Di Kecamatan Tenggarang, kondisi serupa juga dirasakan warga yang harus mencari hingga ke wilayah lain demi mendapatkan gas melon.
“Kalaupun ada, harganya di atas HET semua. Kami jadi bingung, padahal katanya stok aman,” ungkapnya.
Masyarakat pun mempertanyakan pernyataan terkait ketersediaan pasokan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jangan cuma bilang aman, kenyataannya kami kesulitan mendapatkan. Stok yang katanya aman itu sebenarnya ke mana,” tegasnya.
Di tengah kondisi tersebut, muncul dugaan adanya ketidaktepatan distribusi LPG subsidi, termasuk potensi penyaluran ke sektor yang tidak berhak. Selain itu, mekanisme pembelian menggunakan KTP yang diterapkan sebagai upaya pengendalian, dinilai sebagian warga justru memperlambat distribusi di tingkat bawah.
Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi LPG subsidi. Pengawasan di tingkat pangkalan dan penyaluran dinilai perlu diperketat agar pasokan tepat sasaran dan tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan.
Pemerintah juga diharapkan tidak hanya memastikan ketersediaan stok di atas kertas, tetapi turut menjamin distribusi berjalan lancar hingga benar-benar dirasakan masyarakat. Langkah cepat dan tegas dinilai penting untuk mengembalikan stabilitas pasokan serta menjaga harga tetap sesuai ketentuan.(rif/syn)
