MEMOX.CO.ID – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Probolinggo Lilik Setiyawan, menegaskan pengelolaan anggaran negara harus disertai administrasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun potensi penyimpangan yang dapat berujung pada persoalan hukum.
“Jangan hanya tergiur rupiah, namun lalai dalam menyajikan makanan yang sesuai,” tegas Lilik Setiyawan, usai menerima audensi Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Kota Probolinggo, Senin (10/8/2026).
Lilik Setiyawan mengatakan, pertemuan yang membahas penguatan sinergi dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengingatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tertib dalam mengelola anggaran negara.
“Keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari sisi penyerapan anggaran. Kualitas makanan dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi perhatian utama,”tandasnya.
Tak hanya itu, program MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, para pengelola SPPG diminta menjaga kualitas pelayanan sekaligus memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan sesuai aturan.
“Kami mengingatkan para pemilik dan pengelola SPPG agar tidak lengah dalam menjalankan amanah pengelolaan dana negara. Setiap tahapan penggunaan anggaran harus dilakukan sesuai ketentuan dan memiliki bukti administrasi yang jelas,”ucap Lilik Setiyawan.
Menanggapinya, Ketua GAPEMBI Kota Probolinggo, Nur Fathurrahman menyatakan, pihaknya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“MBG menjadi program prioritas nasional. Semua berkomitmen untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto,”terangnya.
Begitu juga, GAPEMBI menilai sinergi dengan aparat penegak hukum penting untuk memberikan pemahaman kepada pengelola SPPG mengenai tata kelola program, khususnya dalam aspek administrasi dan penggunaan anggaran.
Bahkan, program MBG tidak hanya berjalan dari sisi administratif dan penyerapan anggaran, tetapi benar-benar mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Kami berharap menjadi langkah preventif agar pelaksanaan MBG di Kota Probolinggo dapat berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta tetap mengutamakan kualitas makanan dan kepentingan masyarakat,” pungkas Nur Fathurrohman.(hud/ono)
