MEMOX CO.ID – Sejumlah program pembangunan dan pelayanan masyarakat menjadi perhatian dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/08/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo tersebut membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, mengatakan dalam pembahasan Banggar kali ini terdapat sejumlah materi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait program prioritas dan aspirasi masyarakat.
Seperti, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman (PUPR-KP) telah disampaikan sejumlah titik lokasi yang sebelumnya menjadi bahan pembahasan dan perlu dievaluasi untuk menentukan prioritas pembangunan maupun renovasi.
“Ada beberapa materi dari PUPR-KP, yakni beberapa titik lokasi yang perlu menjadi evaluasi dalam rangka program prioritas pembangunan atau renovasi,” ujar Santi Wilujeng Prastiyani.
Selain sektor infrastruktur, lanjut Santi Wilujeng Prastiyani, persoalan data kesejahteraan masyarakat atau desil juga menjadi perhatian. Sehingga persoalan tersebut sebelumnya banyak disampaikan masyarakat saat pelaksanaan reses anggota DPRD.
Bahkan, dalam waktu dekat BPBD bersama Dinas Sosial akan melakukan survei ulang terhadap sejumlah data desil yang dinilai belum sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Harapannya, hasil itu memang sesuai kondisi yang sesungguhnya di masyarakat. Karena beberapa kasus terkait desil ini kadang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat,”tandasnya.
Tak hanya itu, Legislator PDI Perjuangan ini mencontohkan, masih terdapat masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah, namun dalam data justru masuk pada desil di atas lima. Kondisi tersebut dinilai perlu diverifikasi kembali agar bantuan maupun program pemerintah dapat lebih tepat sasaran.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh program pelatihan yang menjadi prioritas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker). Sehingga terdapat sejumlah pelatihan yang nantinya dapat diikuti masyarakat sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan peluang kerja.
“Disperinaker juga ada beberapa pelatihan menjadi program prioritas. Ada beberapa pelatihan yang akan diadakan oleh Disperinaker yang bisa diikuti oleh masyarakat,”ucap Santi Wilujeng Prastiyani.
Meski demikian, Santi Wilujeng Prastiyani, memberikan apresiasi terhadap sejumlah program BPBD yang dinilai bersentuhan langsung dengan masyarakat. Bahkan, dalam pembahasan Banggar terdapat usulan penambahan anggaran untuk mendukung program tersebut.
“Program BPBD tersebut memiliki nilai positif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam pelaksanaannya,”tuturnya.
Begitu juga, pentingnya sinergi antara BPBD dan Dinas PUPR-KP, khususnya dalam menangani persoalan banjir di sejumlah wilayah Kota Probolinggo. Seperti, kondisi di wilayah Kareng Lor yang menurutnya masih terdapat sejumlah titik yang berpotensi mengalami banjir cukup parah. Bahkan, terdapat genangan air yang dapat mencapai lutut warga.
“Harapannya, untuk program BPBD yang terkait ini juga nanti bisa bekerja sama dengan Dinas PUPR. Karena ada beberapa kasus, terutama di dapil saya di Kareng Lor, ada beberapa lokasi yang meskipun dibersihkan tetap tidak akan bisa menanggulangi ketika banjir,”jelas Santi Wilujeng Prastiyani.
Lebih jauh, Santi Wilujeng Prastiyani menyebut persoalan telah ditindaklanjuti oleh BPBD dan telah disampaikan kepada Dinas PUPR-KP untuk segera dilakukan penanganan.
“Jadi PUPR-KP dan BPBD ikut bekerja sama, seiring sejalan dalam program tersebut,”pungkasnya.(hud/syn)
