Jakarta, Memox.co.id – Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) memberlakukan program asimilasi napi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan persebaran Covid-19 berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan baru.
“Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Senin (20/04/2020).
Oleh karena itu, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Polri menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020.
Surat Telegram ini ditandatangani atas nama Kapolri oleh Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Terpusat (Kaopspus) Kontinjensi Aman Nusa II-Penanganan Covid-19 Tahun 2020.
“Surat Telegram ini mengarahkan kepada para Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam rangka Harkamtibmas guna mencegah meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan jalanan (street crime),” jelas Komjen Pol Agus Andrianto.
Dalam telegram itu, Komjen Agus memerintahkan jajaran untuk mengantisipasi wilayah-wilayah rawan dimana para Napi asimilasi bebas. Patroli rutin juga diberlakukan guna memberikan rasa aman untuk masyarakat.
Lebih lanjut, Kabaharkam meminta anggota untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dari tingkat RT sampai Lapas dimana Napi tersebut yang mendapatkan asimilasi. Pemetaan wilayah yang rentan pun perlu dilakukan.
Terakhir, Jenderal bintang tiga ini memperbolehkan anggota untuk menindak tegas para pelaku kejahatan bila membahayakan masyarakat. Masyarakat juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.
“Mengimbau masyarakat agar lebih waspada supaya tidak menjadi korban kejahatan apabila pulang malam maka sebaiknya jangan sendirian dan upayakan melewati rute yang aman,” tukasnya. (hum/fik)
