Sumenep, Memox.co.id -Berbulan-bulan sejak ambruknya jembatan utama penghubung tiga desa yakni Sendir, Meddelan dan Cangkreng Sumenep dibiarkan. Belum ada kepastian kapan pemerintah mau membangun jembatan utama yang ambruk pada Juni lalu.
Hal ini dinilai miris oleh aktivis Laskar Anti Korupsi Jawa Timur (LAKI Jatim) Bagus Junaedy. Ia mempertanyakan dimana jargon Pemkab Sumenep, Bismillah Melayani. Pasalnya di saat masyarakat tiga desa resah karena terisolasi dan dikelilingi oleh sungai, akan tetapi jembatan itu dibiarkan ambruk tanpa adanya perbaikan.
“Lantas dimana jargon Bupati Sumenep ‘Bismillah Melayani’? Tidak adakah rasa peduli pemerintah akan keresahan dan kesulitan masyarakat yang membutuhkan jalur transportasi utama itu. Apakah suara masyarakat dibutuhkan di saat pemilu atau Pilkada saja? Sesudah itu suara masyarakat tak dibutuhkan?” kata Edy, sapaan akrabnya.
Diungkapkan Edy, keluhan dan kritikan masyarakat yang terus bermunculan, terus berdatangan silih berganti. Tapi ternyata suara masyarakat belum mampu membangunkan kesadaran dan kepedulian Bupati Sumenep untuk perbaikan jembatan yang rusak total itu.
“Awalnya saya apresiatif dengan langkah tim Dinas PUTR Sumenep yang turun meninjau lokasi jembatan ambruk. Hasil tinjauan pertama belum ada perkembangan yang jelas. Lalu Kepala Dinas PUTR turun langsung melakukan survei. Tapi ternyata hingga kini tak membuahkan hasil,” kata Edy.
Justru yang terjadi, lanjut Edy, hanya jawaban bersifat wacanais, jawaban dialektika yang hanya cocok untuk panggung diskusi. Padahal masyarakat butuh aksi nyata, jawaban kongkrit itu, ya proyek jembatan itu dibangun.
“Coba amati, Dinas PUTR beralasan bahwa timnya masih melakukan kajian termasuk konstruksi jembatan itu. Lalu Kadis PUTR kepada media juga menjelaskan akan melaporkan ke Bupati Sumenep terlebih dahulu,” kesalnya.
Padahal, lanjut dia, bukan itu yang dibutuhkan masyarakat. Masyarakat tidak butuh kosa kata dan jawaban ilmiah.
“Yang dibutuhkan jawaban konkrit, kapan jembatan mau dibangun? Mau realisasi mendahului PAK, APBD Perubahan, atau masih tahun depan? Lalu dananya bersumber dari APBD Sumenep, Provinsi, atau APBN?? Solusinya mau bangun jembatan alternatif atau bangun konstruksi jembatan utama? Semuanya sampai sekarang masih serba abu-abu,” beber Edy.
Jadi, kata pegiat anti korupsi ini, kalau model kebijakan pemerintah lelet, tidak tegas dan konkrit memberikan solusi. Lambat laun kepercayaan masyarakat akan hilang pada pemerintah (public distrush). Kalau ini sampai terjadi, bukan kemajuan yang dicapai tapi perlambatan ekonomi, kemiskinan, pengangguran bisa tumbuh berkembang. (Edo/ono)
