Jelang Pilkada, Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Petahana Tidak Memobilisasi ASN

Jelang Pilkada, Komisi A DPRD Jatim Ingatkan Petahana Tidak Memobilisasi ASN
Foto bersama antar Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Malang. (foto:nif)

MEMOX.CO.ID – Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) H Gunawan Wibisono mengingatkan, petahana yang ingin maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Malang, jangan memobilisasi ASN.

Pernyataan ini disampaikan H Gunawan Wibisono atau Abah Gun saat kunjungan kerja ke Kantor Bawaslu Kabupaten Malang dalam acara Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, beberapa waktu lalu.

Abah Gun mengatakan, karena bagaimana pun juga, di Kabupaten Malang, dikabarkan ada incumbent/petahana yang masih menjabat akan mengikuti pesta demokrasi lima tahunan.

“Tentunya Bawaslu punya tugas yang berat. Karena bagaimana pun seorang incumbent ini punya jaringan ASN,” katanya.

Maka jangan sampai ASN ini, lanjut Abah Gun, digerakkan menjadi alat politik untuk mendongkrak suara pada Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. Bawaslu harus lebih intensif dalam mengawal bagaimana agar tidak terjadi pengerahan ASN di dalam mencari suara.

“Karena itu yang rawan di situ,” ujar politisi PDI Perjuanganan ini.

Selain itu juga, anggota DPRD Provinsi Jatim itu menambahkan, netralitas penyelenggara (KPU) juga harus dijaga. Jangan sampai penyelenggara menciderai demokrasi karena ketidak netralannya.

Kendati demikian, jika itu terjadi, tentu masyarakat tidak akan percaya lagi terhadap penyelenggara Pemilu. Maka harapannya, bagaimana penyelenggara ini, memiliki profesionalisme yang tinggi.

Profesionalisme tinggi ini bisa dilakukan dengan cara bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) pada Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. Yang mana di dalamnya ada pemilihan kepala Bupati dan Wakil Bupati Malang, Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.

“Itu sangat tidak mendidik dan masyarakat semakin tidak percaya lagi sama penyelenggara,” pungkasnya. (nif/syn)