Trenggalek, Memox.co.id – DPRD Trenggalek setujui aspirasi kepala desa yang menuntut tidak adanya refocusing ADD. Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam, menbenarkan hal ini, Senin (12/4/2021).
Kabar ini tentunya menjadi angin segar bagi jalannya pemerintahan di desa, sehingga operasional desa dan desa sebagai garda terdepan pembangunan tidak terganggu dengan pengurangan anggaran.
Samsul Anam usai memimpin rapat menegaskan tidak akan memangkas Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut.
“Tadi kami mengintruksikan pada eksekutif untuk tidak memangkas ADD. Dan Alhamdulillah tadi ada kesiapan dari eksekutif untuk mencarikan sumber anggaran yang lain,” ungkap Politisi kawakan Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Joko Irianto, juga membenarkan hal tersebut. “Sebenarnya karena dana transfer dari pusat berkurang, jadi otomatis anggaran untuk ADD juga bakal berkurang. Namun karena ini permintaan Kepala Desa dan kebermanfaatnya untuk perangkat desa, maka kami setujui untuk tidak dipangkas,” ujarnya.
Meskipun memastikan tidak memangkas ADD, namun Sekda Trenggalek itu belum berani menyebutkan simber anggaran untuk menambal kekurangan ADD yang totalnya mencapai Rp. 5 miliar. “Kami bakal upayakan menyisir keperluan yang ada sekiranya masih bisa di tunda,” jelasnya.
Intinya semua untuk desa dan pemerintah desa tetap kondusif. “Apalgi mereka adalah garda terdepan Pemkab dalam memerangi Covid-19,” pungkasnya.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kqbupaten Trenggalek, Puryono menanggapi positi kabar ini. Dirinya bersyukur ADD tidak dipangkan san pemerintah maupun DPRD merespon permintaan para kepala desa.
Pihaknya juga menegaskan akan mengurungkan menggelar aksi yang lebih besar bila tuntutannya kemarin tidak ditanggapi oleh Legislatif maupun Eksekutif. (fal/mzm)
