Situbondo, Memox.co.id – BKKBN Provinsi Jatim lakukan Monev dan validasi pendataan keluarga berencana selama dua hari yaitu di Desa Kedungdowo yang gunakan metode smartphone dengan melibatkan kader pendata 9 orang, yang bertugas mendata warga di 4 dusun di wilayah Desa Kedung dowo sedangkan di Desa Curah Tatal memakai metode formulir (manual), guna mengamankan data yang sudah diinput oleh kader pendata di masing-masing rumah warga, dengan melibatkan 22 kader pendata di wilayah 10 dusun sebanyak 22 RT di desa Curahtatal, Selasa (27/4/2021).
Nurita Kusriantini selaku Tim Monev PK21 perwakilan BKKBN Provinsi Jatim mengatakan, data yang sudah dimasukkan dan disimpan oleh kader pendata akan di back up oleh manager data. “Terkait pengisian suplemen stunting ada beberapa yang harus di sinkronkan dengan data bidan setempat, karena contohnya kader pendata tidak bisa mengukur sendiri lingkar kepala anak disebabkan butuh pelatihan khusus, jadi yang bisa melakukan hal tersebut adalah bidan serta alatnya memang khusus,” terangnya.
Lebih lanjut, BKKBN Provinsi Jatim menitik beratkan pada program keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pemberian suplemen tambahan stunting karena sudah ditunjuk oleh Presiden RI sebagai ketua pelaksana, penanganan dan pencegahan angka stunting. “Di Desa Curah-Tatal data yang dimasukkan oleh kader pendata sudah melebihi 50 persen dan barusan saya tanya ke supervisior KB bahwa dalam jangka waktu satu minggu kedepan akan selesai,” pungkasnya.
Pelaksanaan PK akan menghasilkan profil keluarga termasuk profil Pasangan Usia Subur (PUS). Baik yang sudah mengikuti program KB maupun yang belum menghasilkan basis data PUS secara akurat dan lengkap sesuai by name by address. “Nanti akan tersimpan dalam Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI). Oleh karena itu, Pendataan Keluarga yang diselenggarakan 5 tahun sekali ini akan menghasilkan data keluarga Indonesia yang terdiri dari data demografi, data KB (kesertaan KB)
Dalam amanatnya, kata Nurita, Presiden menyampaikan, sesuai RPJMN 2020-2024, angka stunting pada 2024 ditargetkan mencapai 14 % dengan rata-rata penurunannya per tahun sebesar 2,5%. “Tugas ini merupakan amanat berat bagi BKKBN dikarenakan untuk mempercepat penurunan stunting harus memobilisasi kekuatan akar rumput yang difokuskan pada penguatan sistem pelayanan di kabupaten/kota hingga ke tingkat desa,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Norita serta Kasie Dalduk pada DPPKB Situbondo, Nurhayati secara langsung meninjau pelaksanaan PK. Pelaksanaan validasi pendataan tersebut dilakukan kepada tiga Kepala Keluarga (KK) di dusun krajan desa Curahtatal. (her/mzm)
