Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Penyampaian LKPJ Bupati Akhir Tahun 2021
Lamongan, Memo X – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membeberkan berbagai capaian pembangunan daerah tahun 2021. Sejumlah kinerja positif dicatatkan oleh Kabupaten Lamongan meski masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19.
Capaian pembangunan tersebut dilaporkan Bupati Lamongan Yuhronur dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran tahun 2021.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Lamongan Yuhronur mengungkapkan berbagai capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026, seperti IPM, pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks reformasi birokrasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani hingga indeks ketahanan pangan.
Diungkapkan Bupati Lamongan Yuhronur, IPM Lamongan tahun 2021 mengalami peningkatan, yakni pada angka 73,12 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi sudah mulai tumbuh positif walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi 2,65 persen dan pada tahun 2021 tumbuh 3,43 persen. Sementara untuk inflasi tahun 2021 terkoreksi positif sebesar 1,76 persen dibandingkan tahun lalu diangka 1,88 persen.
“Capaian perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus meningkat, tahun 2021 indeks reformasi birokrasi Lamongan sebesar 96,57 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 91,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,24 poin dari 5,13 persen menjadi 4,90 persen. Sementara nilai tukar petani Lamongan tahun 2021 terealisasi sebesar 106,81 meningkat dibanding tahun sebelumnya diangka 104,84. Tentu ini berbanding lurus dengan indeks ketahanan pangan kita yang terealisasi sebesar 0,16 dan terkategori sangat tahan pangan,” ucapnya. Senin, (21/3/2022).
Atas capaian-capaian kinerja yang terus menunjukkan tren positif tersebut, lanjut Bupati Yuhronur, Pemkab Lamongan pada tahun 2021 meraih banyak prestasi. lebih dari 14 penghargaan diterima, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun lembaga non pemerintah atas kinerja dalam penyelenggaraan daerah.
“Penghargaan tersebut diantaranya prestasi di bidang keuangan ditunjukkan dengan diterimanya penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala BPK Jatim dan penganugerahan WTP menjadi lima kali berturut-turut dari Menteri Keuangan RI,” jelasnya.
Sementara prestasi bidang kesehatan, Pemkab Lamongan diganjar penghargaan tertinggi, Swasti Sabha Wistara dari Menkes. Penghargaan juga datang dari Ombudsman RI atas kepatuhan standart pelayanan publik dengan nilai kepatuhan tinggi (zona hijau).
“Bahkan untuk diketahui bersama, Pemkab Lamongan berhasil menjadi rangking 3 tingkat Provinsi Jatim dan 10 besar terbaik nasional dalam bidang pengawasan kearsipan,” bebernya. Bupati Lamongan Yuhronur juga menjelentrehkan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan daerah tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 2.975.014.085.284,78 atau setara 100,08 persen dari nilai target Rp Rp 2.972.747.645.504. Belanja dan transfer terealisasi sebesar Rp 2.871.178.832.801,56 atau sebesar 94,98 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp 3.022.672.092.110.
“Sedangkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp 51.075.446.606,49 atau 102.31 persen dari yang telah direncanakan sebesar Rp 49.924.446.606,” imbuhnya. Selanjutnya, dokumen LKPj yang disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur tersebut akan dikaji oleh komisi-komisi di DPRD Lamongan, yang kemudian disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Abdul Ghofur, Lc mengapresiasi langkah Pemkab Lamongan dalam hal ini Bupati Yuhronur Efendi yang kembali menerima hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima kali berturut-turut atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dari Menteri Keuangan RI.
“Kami bersama seluruh jajaran pimpinan DPRD Lamongan beserta Anggota DPRD lainya merasa bangga dan salut kepada Pemkab Lamongan yang sudah berhasil lima kali berturut-turut mempertahankan dan kembali menerima hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020,” kata H. ghofur sapaan akrabnya. Selasa, (22/3/2022).
Lebih lanjut dikatakannya, Pemkab Lamongan diharapkan dengan torehan penghargaan tersebut harus dijadikan pemicu untuk mendapatkan penghargaan yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
“Tujuan dan target yang harus dicapai yakni terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dengan penghargaan ini menunjukkan, pengelolaan keuangan Pemkab Lamongan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan penggunaan APBD sudah tepat sasaran. Jadi dua-duanya dapat, penggunaan uang sesuai aturan dan warga merasakan hasil pembangunannya,” bebernya.
Namun demikian, lanjut H.Ghofur, predikat WTP dari BPK juga tidak serta merta menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan bersih 100 persen, tetap ada perbaikan, baik dari segi administrasi maupun keuangan,” imbuhnya. Tak hanya itu, Ghofur menyarankan, agar keberhasilan tersebut hendaknya dapat dipertahankan oleh pemerintah daerah pada tahun berikutnya.
“Kita (DPRD Lamongan) mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak atas hasil yang dicapai ini,” ungkapnya.Menurut Ghofur, Opini WTP yang diraih lima kali berturut-turut menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Lamongan sudah bagus secara administrasi, akuntansi pemerintahan, serta kepatuhan terhdap peraturan perundangan yang berlaku.
“Namun yang perlu digaris bawahi, WTP bukanlah tujuan akhir. Akan tetapi, yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik dapat digunakan sebagai informasi, masukan, dan feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya,” tegasnya.
Ghofur berharap dari semua penghargaan tersebut dapat menumbuhkan komitmen dan semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang sehat. Terlebih, keuangan berperan penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.
“ DPRD Lamongan akan berupaya meningkatkan fungsi pengawasan dan sinergitas dengan eksekutif. Sehingga kedepannya prestasi tersebut dapat dipertahankan dan semakin meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujarnya.
Lebih jauh, H. Ghofur juga menegaskan agar prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dengan cara terus meningkatkan kinerja masing-masing satuan kerja perangkat daeran (SKPD).“Peningkatan kinerja itu baik secara administrasi, maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, WTP kembali diraih pada tahun-tahun mendatang,” tandasnya. (*/zen/man)
