Juru bicara Fraksi Gerindra Cahyono menyoroti permasalahan tidak terulang untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak, kurangnya fasilitas dan pelayanan RSUD Moh Saleh, soal perijinan RS Ar Rozy nantinya tipe C atau D, minimnya anggaran untuk kasus kekerasan perempuan dan anak, serta penyelesaian sengketa tanah garapan.
Fraksi PPP melalui juru bicara David Rosidy mempertanyakan soal target pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah, pendaoatan transfer pemerintah pusat atau transfer antar daerah.
Bahkan, RAPBD 2024 tidak menargetkan dana perimbangan, yakni dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), dana lain-lain pendapatan daerah, seperti pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari Provinsidan pemerintah lainnya.
Nasib pupusnya harapan tenaga honorer khsusunya guru honorer, ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan rumah sakit, langkah agar tidak terjadi genangan air, dan mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi dan mengatasi praktik terjadinya monopoli.
Fraksi PKS-Demokrat melalui juru bicara Heru Istiadi menyoroti turunnya kemampuan pendapatan daerah menjadi Rp830 miliar lebih, petugas pajak yang kurang tertib karena kurang cepat menyerahkan SPPT ke masyarakat, belanja hibah dialokasikan kepada siapa saja dan berapa masing-masing jumlahnya, penyeban menurunnya dana bagi hasil, anggaran pembangunan wisata alam, adanya program yang sama di Dinkes PPKB dengan RSUD Arrozy serta program pemberdayaan masyarakat kelurahan.
Terakhir, Fraksi NasDem melalui juru bicara Elyas Adutiawan mempertanyakan pelaksanaan program SKPD tidak selesai atau tuntas dengan adanya sisa anggaran dianggap hal biasa, adanya nilai kekurangan anggaran bidang pendidikan untuk mencapai 20 persen, adanya penbahan PJU dan CCTV di titik rawan, pemotongan dahan atau cabang pohon ditepi jalan, usulan anggaran swakelola, dan kiat-kiat pencapaian target PAD tahun 2024.(hud/ono).
