Bondowoso, Memox.co.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mulai resah dengan kondisi perekonomian yang dialami tahun 2021 ini.
Pasalnya, Pemkab berencana memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 25,15 miliar. Hak ASN tersebut terancam di hapus dan berpengaruh terhadap pendapatan ASN dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Rencana pemotongan TPP menjadi trending topik pembahasan di kalangan ASN. Hampir seluruh ASN mengeluh dan merasa resah. Sebab gaji yang diterima setiap bulan tidak utuh lagi karena telah mencicil utang bank.
Di sisi lain, anak-anak yang mulai aktif bersekolah tentunya membutuhkan biaya. Belum lagi efek lain yang dirasakan akibat dari pandemi Covid-19 terhadap daya beli warga
Dari kegaduhan terkait pemotongan TPP ASN, ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, memberikan penjelasannya secara ekslusif di Wisma DPRD.
Wtw: Pj. Sekda Bondowoso, Soekaryo dimedia menegaskan, TPP tahun 2021 hanya ditunda dan akan dibayarkan di tahun 2022, bukan dihapus. Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit. Maka dana TPP ditunda. Bisa dirapel di tahun berikutnya.
Dhafir: Sebelum menjawab terkait penundaan/pemotongan TPP, saya jelaskan dulu kronologi refocusing anggaran 2021. Besaran ruang lingkup refocusing meliputi :
- Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar 41,4 miliar.
- Dana Alukasi Umum (DAU) Tahun 2021 yang berkurang hampir 28 Miliar atau 3,2%.
- Mengharuskan Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dari sisa Dana Bantuan Operasional kesehatan (BOK).
- Mengamanahkan Pemerintah Daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sedikitnya 8 % dari alokasi DAU untuk penanganan Covid-19 dan 30% Dana Insentif Daerah untuk bidang kesehatan.
- Dana Bagi Hasil Pajak Daerah berkurang 15 miliar.
- Refocusing Belanja Bantuan Keuangan Khusus pada Dinas Kesehatan sebesar 1,56 miliar.
Wtw: Mungkin dapat dijelaskan, refocusing dan defisit anggaran 2020?
Dhafir: Refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran. Meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas, paket meeting (FGD, Raker, workshop, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan. Belanja yang tidak dapat direfocusing bersifat rutin diantaranya; belanja air, belanja telepon, gaji PNS maupun non PNS. Defisit anggaran negara adalah selisih antara penerimaan negara dan pengeluarannya yang cenderung negatif, artinya bahwa pengeluaran negara lebih besar dari penerimaannya.
Wtw: Apa tanggapan Ketua DPRD, terkait langkah Pemda Bondowoso memotong menunda TPP?
Dhafir: Pemda Bondowoso melaksanakan refocusing TPP pegawai untuk menutup defisit anggaran. Sedang refocusing dan defisit anggaran memiliki konsteks yang berbeda. TPP untuk menutup defisit tidak ada hubungannya dengan refocusing anggaran. Untuk menutup defisit, sebenarnya Sekda tidak perlu mengirimkan surat, hanya membuat kegaduhan baru. Masih ada pembahasan Perubahan APBD 2021, untuk menyesuaikan anggaran tanpa harus memotong TPP. Jika TPP masuk dalam refocusing untuk menutup ‘lubang’ defisit, lalu dikatakan Sekda akan di rapel tahun depan, dananya dari mana. Karena pada tahun Anggaran 2022, beban APBD kita semakin berat, dengan anggaran yang harus dipenuhi untuk membayar gaji P3K sebesar 87 miliar, lalu mulai menabung untuk persiapan Pilkada. Sehingga menurut saya, menunda TPP hanya memperhalus istilah menghapus TPP.
Wtw: Apakah dalan pembahasan Perubahan APBD 2021, dapat menutup defisit anggaran?
Dhafir: Sebagai bentuk kepedulian atas terjadinya pandemi Covid-19, Pemerintah dan DPRD wajib melakukan inisiatif untuk melakukan penghematan angggaran dan memaksimalkan penggunaan Anggaran secara efektif dan efisien, tanpa harus memotong TPP. Tidak ada masalah, jika sebelumnya P-APBD membahas penambahan program, tetapi jika diperlukan dalam pembahasan P-APBD 2021 nanti, malah mengurangi program, yang penting TPP tidak dipotong.
Wtw: Apakah pemerintah saat ini sudah melaksanakan anggaran sesuai dengan Perencanaan pembangunan dengan visi Bondowoso Melesat?
Dhafir: Janji pemerintah adalah membangun infrastruktur dari pinggir. Saat ini hanya ada sekitar 7 titik lokasi pembangunan infrastruktur, berarti hanya mengcover 7 desa dari 209 desa yang ada, itupun masih ada pengurangan 1 titik. Lalu anggaran pemeliharaan jalan dikurangi, sehingga banyak jalan rusak karena tidak ada perawatan, karena alasan ketiadaan anggaran yang sudah dipangkas.
Wtw: Mengapa Ketua DPRD sangat getol menyuarakan penerimaan CPNS?
Dhafir: Sudah sepantasnya sebagai wakil rakyat memperjuangkan hak-hak rakyat, salah satunya memperjuangkan kesempatan putra putri daerah untuk berkarir di Pemerintah melalui rekrutmen CPNS. Sekaligus meluruskan pernyataan Pengurus DPW PPP Jatim, Imam Thahir, yang menyatakan di media bahwa ‘Jika memang dalam aturan anggaran tersebut tidak masuk di APBD, bupati tidak boleh terlalu memaksakan mengingat dalam kondisi refocusing anggaran’ dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (27/5). Rekrutmen CPNS bukan anggaran baru, tetapi sudah dianggarkan pada APBD 2021 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPRD pada Desember 2020 lalu. Rekrutmen CPNS berawal dari usulan formasi CPNS Pemkab Bondowoso kepada Kementirian PAN RB, selanjutnya turun rekomendasi dari Kementerian PAN RB, jatah CPNS untuk Pemkab Bondowoso. Untuk mensukseskan pelaksanaan rekrutmen CPNS, Pemkab menganggarkan di APBD 2021. Jadi sangat disayangkan, jika ada pihak yang berstatemen jika rekrutmen CPNS Bondowoso tidak dianggarkan di APBD. Dan sangat disayangkan, ternyata anggaran rekrutmen CPNS yang sudah ada, harus dipangkas (refocusing) dengan alasan keterbatasan anggaran, dan meniadakan rekrutmen CPNS di Bondowoso. (sam/mzm)
