Bondowoso, Memo X – Pertikaian politik di Bumi Kironggo membuat para politisi yang terlibat pusung tujuh keliling. Disatu sisi harus loyal pada Partainya, disisi lain harus patuh pada keputusan DPRD.
Yang paling merasakan dampak dari perseteruan politik ini adalah Drs. H. Buchori Mun’im, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP. Ketua Pakar DPC PPP ini harus memutar otak menghadapi problem politik ini.
H. Buchori, sapaannya, salah satu Wakil Ketua DPRD yang mendapat undangan dari Polisi untuk dimintai klarifikasi. Terkait pengaduan Pimpinan DPRD pada Polisi atas kasus poloitik yang menimpa rekan separtainya, Drs. H. Syamsul Hadi Merdeka, M.Si. “Saya menghadiri undangan Polisi sebagai bentuk penghargaan kami terhadap korp Aparat Penegak Hukum (APH). Sebagai warga negara yang baik harus menghadiri undangan ini,” kata H. Buchori, usai diklarifikasi Polisi, Kamis (24/3/2022).
Secara etika politik, lanjut mantan Ketua DPC PPP ini, pihaknya telah memberitahu undangan tersebut pada Fraksinya. Sekaligus minta izin menghadiri undangan untuk memberikan klarifikasi. Secara pribadi pihaknya mengharap ada mediasi antara Pimpinan DPRD dengan Fraksi PPP. Sehingga persoalan ini berahir happy ending. Namun tampaknya, upaya ini belum berhasil.
H. Buchori mengaku ambivalen (bingung menempatkan posisi) menghadapi persoalan ini. Sebagai kader partai harus loyal pada PPP. Sebagai anggota DPRD harus menjalankan yang telah menjadi keputusan Banmus.
Dari banyaknya pertanyaan, alumni PP Salafiyah Syafiiayh ini sampai lupa jumlah pertanyaannya. Yang pasti waktu yang dibutuhkan untuk memberikan klarifikasi pada Polisi sekitar 2,5 jam. (sam/mzm)
