Bondowoso, Memox.co.id – Walaupun secara regulatif tidak ada yang mengatur sertifikat vaksin merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi, namun tampaknya masih ada manajemen yang mengatur hal dimaksud.
Camat Jambesari, Darus Sholah Muhammad Taufan mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Forkopimcam dan pendamping PKH yang mensosialisasikan kepada masyarakat.
“Vaksin penting agar tubuh mempunyai kekebalan jika terserang virus, khususnya virus corona. Fungsi lain sebagai syarat administrasi untuk hal-hal tertentu. Masyarakat yang mau mengurusi adminstrasi seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), minta tanda tangan camat, surat nikah, wajib membawa sertifikat vaksin. Dan ini sudah mulai di berlakukan sejak tanggal 1/10,” kata Taufan, sapaannya.
Ketua satgas Covid-19 kecamatan ini menambahkan, jika ada warga penerima Bantuan Sosial (Bansos) tidak vaksin, akan dikenakan sanksi. Pembagian bantuan sosialnya akan ditunda.
Seperti bantuan PKH, BPNT, BLT dan lain sebagainya. Dasar hukum yang dijadiakn acuan, Perpres Pasal 13A ayat (4), yang berbunyi, ‘Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
Pejabat kelahiran Pamekasan Madura ini meyakini, Perpres yang dijadikan dasar untuk menunda pemberian Bansos bagi penerimanya sangat kuat. Kami menghimbau kepada masyarakat agar bervaksin.
Disisi lain, Wakil Bupati H. Irwan Rahmat Bahtiar mengatakan, petugas tidak boleh menunda Bansos untuk Keluarga Miskin (Gakin), karena tidak vaksin. Ini pengecualian, hanya berlaku untuk Gakin.
“Saya khawatir, Gakin meninggal dunia bukan karena tidak vaksin nantinya, tapi karena kelaparan. Bagi non-Gakin bolehlah syarat tersebut diberlakukan, tapi tidak wajib,” kata Irwan, sapaan Wabup. (sam/mzm)
