Pamekasan, Memox.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Pamekasan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Hal itu disampaikan setelah dilakukan Konfrensi Pers di Kantor DPRD Fraksi PKS, Kamis (08-09-2022).
Ketua Fraksi PKS Suryono mengatakan, kenaikan harga BBM di tengah kondisi pemulihan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dirasa hanya akan menambah beban baru. Sebab, itu akan semakin membuat rakyat terpuruk. Apalagi, naiknya harga BBM tentu akan berdampak secara langsung terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya.
Suryono menyampaikan kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah berefek domino pada pelaku ekonomi masyarakat kecil. PKS juga akan bersama steakholder seperti mahasiswa tokoh agama, masyarakat menolak kenaikan BBM. Kalau fraksi PKS tidak ada tawar menawar untuk BBM turun kembali ke semula.
“Kami dari pusat hingga wilayah menolak kenaikan BBM. Karena ini akan memberatkan masyarakat, karena hal ini bisa menghentikan laju ekonomi masyarakat kecil. Oleh sebab itu, sifat kami kedepan akan komitmen terus mengawal sampai pemerintah mencabut apa yang sudah di tetapkan,” ungkapnya
Tidak hanya mendukung dalam mencabut kenaikan harga BBM, meski PKS hanya satu partai yang bersikukuh mencabut kenaikan BBM. Suryono menegaskan kalau PKS akan melakukan aksi turun jalan bersama para masyarakat serentak se indonesia di wilayah masing-masing.
“Kami serentak pada tanggal 10 nanti akan melakukan aksi untuk menolak BBM. Fraksi PKS DPRD pamekasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat masyarakat pamekasan menyatakan Menolak keputusan pemerintah dan akan melakukan aksi penolakan secara nyata baik mandiri maupun bersama dengan elemen lainnya,” tandasnya (udi/Srd)
