MemoX.co.id
Wali Kota Malang Sutiaji menyambut positif kehadiran buku 44 Jurus Pajak Daerah yang ditulis oleh pegawai BP2D Kota Malang. Sutiaji mengatakan selama ini banyak inovasi yang dilakukan BP2D Kota Malang.
Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. “Karena hanya dengan tata pemerintahan yang baiklah pemerintah bisa melayani masyarakat dengan pelayanan yang optimal,” ujar Sutiaji beberapa waktu lalu.
Beragam inovasi yang dilakukan, selain memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bentuk layanan, juga terbukti ampuh memberikan manfaat pada PAD Kota Malang.
Meningkatnya PAD merupakan hal positif dalam menerapkan derap pembangunan daerah. “Semakin banyak pemasukkan yang didapat, maka semakin banyak pula pembangunan yang bisa kami lakukan. Itu semua pangkalnya adalah bisa dinikmati masyarakat Kota Malang,” terang Sutiaji.
Dalam buku total 110 halaman tersebut, dijelaskan runut dan rapi berbagai terobosan BP2D. Mulai dari sebagai kota pertama di lndonesia yang menerapkan pajak online sejak akhir tahun 2013 lalu, menerapkan sistem jemput bola ke tengah masyarakat melalui kegiatan Tax Goes to School, Campus, Mall dan Kampung, memberi sarana edukasi perpajakan melalui mobil Tax Online Keliling.
Lalu ada pembentukan tim untuk penanganan mafia pajak, membangun sistem aplikasi pemetaan objek pajak daerah dan meluncurkan sistem informasi aplikasi mobil pajak daerah (SAMPADE).
Bahkan, dalam kurun enam tahun terakhir terdapat tren peningkatan realisasi target. Tentunya capaian tersebut bukan hasil sistem kebut semalam. Berbagai terobosan dan inovasi tak henti dikreasi untuk menggenjot upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak.
Puluhan jurus ini diterapkan juga untuk mewujudkan sistem pelayanan prima yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Wali Kota Malang Sutiaji mengungkapkan, peningkatan PAD dari memberikan tren positif dari tahun ke tahunnya dan patut diapresiasi.
“Dulu saya masih Plt sudah target sekitar Rp 180 miliar, lalu 2018 dapat Rp 400-an miliar, di 2019 kita target Rp 521 miliar. Sampai 2023 kita target Rp 1,2 triliun,” kata Sutiaji. Sutiaji semakin optimistis target itu dapat terealisasi dengan cara penambahan lagi jurus inovasi pajak dari BP2D. “44 jurus saya rasa masih kurang. Harus terus memaksimalkan inovasi,” tutupnya. (Adv/man)
