Kota Probolinggo, Memox.co.id – Adanya penyekatan jalan saat PPKM darurat banyak dikeluhkan sopir truk angkutan barang. Mereka harus menunggu dengan sabar agar bisa lewat dan harus memutar jalan lebih jauh untuk sampai tujuan. Ditambah lagi syarat antigen yang harus ditunjukkan jika melewati beda Kabupaten kota atau provinsi.
Salah satunya, Yudha mengungkapkan, saat penyekatan PPKM darurat ini serba sulit karena harus memutar arah jalan dengan tambahan biaya solar. Belum lagi menemui adanya jalan yang berlubang seperti di JLU Mayangan ini.
“Ditambah harus antigen yang dilakukan berlaku 1×24 jam. Padahal kita mengantar barang pasti lebih dari satu hari. Kalau setiap hari dicolok hidungnya pasti sakit,” katanya, Kamis (15/7/2021).
Ia pun mengaku, jika harus 1×24 jam syarat swab antigen, uang yang seharusnya untuk keluarga dirumah terpaksa harus dikeluarkan untuk biaya swab. Agus berharap, agar syarat antigen bisa berlaku lama tidak hanya 1×24 jam.
Ia juga mengeluhkan terkait diwajibkannya Rapid Antigen untuk pengemudi angkutan barang. Pasalnya selama PPKM Darurat, para pengemudi angkutan barang diharuskan melakukan tes rapid antigen setiap kali masuk perbatasan wilayah saat mendistribusikan barang.
“Kalau setiap 2 hari sekali harus melakukan swab antigen, lama-lama hidungnya malah bengkak, belum lagi biayanya harus ditanggung sendiri,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta supaya program vaksin untuk pengemudi angkutan barang bisa dipermudah. Menurutnya, ada sejumlah pabrik yang menolak kedatangan para pengemudi angkutan barang lantaran belum mempunyai sertifikat vaksin.
“Semua driver dan kernet wajib rapid antigen sebelum masuk pabrik. Kami harus mengeluarkan biaya lebih, belum lagi harus bayar tol, dan untuk sampai di tempat bongkaran harus muter-muter terlebih dahulu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota, AKP Roni menyampaikan, PPKM Darurat sebenarnya banyak manfaatnya, meski ada dampak negatif dan positifnya.
“Toh ini tidak selamanya. Mudah-mudahan penyebaran Covid 19 cepat selesai. Kenaikan angka pasien positif Covid-19 membuat kebijakan memberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi kembali terlebih masyarakat yang semakin kurang patuh Prokes dengan menjalankan 5 M” terangnya. (geo/mzm)
