Indeks

Ruang Rindu Banyuwangi Patut Ditiru

Ruang Rindu Banyuwangi Patut Ditiru
Didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengecek langsung pelaksanaan program tersebut, Selasa (4/5/2021).

Banyuwangi, Memox.co.id – Inovasi Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) yang digeber Pemkab Banyuwangi dinilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) layak direplikasi daerah lain.

Didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Sekretaris Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengecek langsung pelaksanaan program tersebut, Selasa (4/5/2021). Ruang Rindu sendiri diresmikan pada 21 April 2021 oleh Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Pribudiarta mengatakan, Menteri PPPA sangat mengapresiasi Ruang Rindu. Program ini dinilai sangat komprehensif karena tidak hanya memberikan konseling dan pendampingan hukum, medis, dan psikososial, tapi juga ada inovasi kemandirian ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.

Bahkan ada bantuan alat usaha untuk perempuan korban kekerasan. “Makanya beliau meminta kami ke Banyuwangi untuk melakukan assessment,” kata Pribudiarta.

Pribudiarta meninjau lokasi Ruang Rindu di kompleks Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & KB (Dinsos PPKB). Dia berdialog dengan relawan pendamping korban kekerasan.

“Model holistik integratif seperti ini belum pernah kami lihat. Biasanya masih bersifat segmented, yang masalah anak diurusi lembaga sendiri, kasus perempuan sendiri. Namun Ruang Rindu menyatukannya,” kata Sesmen.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani berterima kasih atas atensi dari Kementerian PPPA. “Ibu Menteri Bintang juga terus memberi perhatian. Ini menjadi penyemangat kami untuk berinovasi lebih baik lagi,” kata Ipuk.

Ipuk menjelaskan, layanan Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Mulai dari Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan.

“Tidak hanya layanan medis, hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi. Bahkan, kami melengkapinya dengan ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme,” jelas bupati perempuan itu. (tut/mzm)

Exit mobile version