Hukum  

Polres Malang Terapkan Pasal Berlapis atas 2 Tersangka Kasus TPPO Berkedok Pelatihan Kerja

Polres Malang Terapkan Pasal Berlapis 2 Tersangka Kasus TPPO Berkedok LPK
RILIS Wakapolres Malang Kompol Imam saat rilis kasus TPPO beserta kedua tersangka. (foto:fik)

MEMOX.CO.ID– Polres Malang berhasil mengamankan dua tersangka pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Selasa (09/01/2024). Dalam press release, Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih mengatakan, pihaknya akan mengenakan pasal berlapis kepada pelaku kejahatan antarnegara tersebut.

Tersangka diamankan saat membawa salah satu tenaga migran Indonesia inisial LA di perempatan lampu merah Krebet Bululawang dengan mengendarai satu unit roda empat, Selasa (12/12/2023).

“Sedangkan untuk TKP yang kedua di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Anugerah Jujur Jaya (AJJ) Jl DI Ponorogo No 58 Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang,” ujarnya.

Pada press release, pihak kepolisian resor Malang memperlihatkan kedua tersangka inisial (N) wanita pemilik LPK AJJ dan (M)pria yang merupakan staf dari N.

Dari pengakuan tersangka, para calon pekerja migran Indonesia (PMI) ini akan dipekerjakan jadi ART di Singapura dan Malaysia dengan iming-iming gaji besar. Sebelum berangkat, mereka ditampung dulu di LPK AJJ sambil diberikan pelatihan secara gratis sambil menunggu waktunya keberangkatan. Ada 30 orang yang telah diberangkatkan.

Saat polisi melakukan penggeledahan di LPK AJJ, pihak kepolisian Resor Malang mengamankan barang bukti berupa berkas dari para CPMI termasuk 14 orang calon PMI yang statusnya sebagai saksi.

Adapun modus operandi yang dilakukan tersangka, dapat memberangkatkan tenaga PMI dengan gratis tanpa harus memiliki dokumen yang lengkap. Dengan catatan bila sudah mendapatkan pekerjaan jadi ART, selama 6 bulan secara berturut turut akan dipotong gajinya sebesar Rp 6.5 juta rupiah.

Dalam ungkap kasus TPPO ini, Polres Malang bekerjasama dengan Imigrasi Malang untuk membuktikan apakah dokumen yang ada menyalahi undang-undang keimigrasian.

Alhasil setelah dilakukan penyidikan ternyata paspor yang digunakan bukan paspor atau visa bekerja melainkan paspor wisata. Tidak hanya itu ternyata LPK AJJ sudah beroperasi sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Perlu diketahui kasus TPPO merupakan kasus atensi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang mana kasus TPPO merupakan kejahatan antar negara ( Transnational Crime ) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan pasal berlapis yakni pasal 83 junto 68 UUR1 no 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pasal 81 junto 69 serta
pasal 4 UU RI no 21 tahun 2007 tentang TPPO.(fik)