Opini  

Politik dan Api Sejarah Hari Santri Nasional

Politik dan Api Sejarah Hari Santri Nasional
Advokat Abd Aziz.

*) Oleh: Abd. Aziz
Advokat, Legal Consultant, Lecture, Mediator Non Hakim, CEO Firma Hukum PROGRESIF LAW, dan Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK). Kini, Bakal Calon Wali Kota Malang dari PDI Perjuangan

Pasca membincang isu kebangsaan dengan Gus Thoriq (47), Kepala Bidang Keagamaan dan Kebudayaan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pusat, yang juga penggagas Hari Santri Nasional (HSN) serta Pengasuh Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Kabupaten Malang, Rabu (22/5) malam di kawasan Jalan Panji, Malang, Jawa Timur.

Sahabat penulis, yang pada medium 2010-2018 dikenal sebagai politisi PDI Perjuangan ini cukup dikenal publik lantaran pada tahun 2014, Presiden Jokowi bertandang ke Pesantren yang dibesutnya. Tak saja hadir, orang nomor satu di Indonesia itu, menandatangani kontrak politik soal Hari Santri Nasional yang diusulkan Gus Thoriq, yakni 1 Muharram.

Dalam prosesnya, Presiden meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU memberikan pertimbangan bahwa 1 Muharram merupakan Tahun Baru Islam, dan mengusulkan tanggal bersejarah yang diinisiasi Kiai Hasyim Asy’ari (Pendiri NU) dalam mencetuskan Fatwa Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945.

Akhirnya, Presiden Jokowi menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Itulah api sejarah yang ditorehkan Gus Thoriq, sosok rendah hati, putra dari pasangan Kiai Darwis Said dan Nyai Hj. Masykuroh.

Berbincang apa dengan alumni Pondok Pesantren Sidogiri, Keraton, Pasuruan Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Jawa Tengah, dan IAIN kini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, itu? Seperti biasa, memotret isu nasional, regional, dan lokal Malang Raya: Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu.

Sambil meneguk secangkir kopi hitam, diskusi ringan pun mengalir begitu saja. Politik, termasuk yang dibincangkan secara serius. Rupanya, darah politik tak dapat dipisahkan dari Gus Thoriq.

Perjumpaan dengan penulis saat bersama mengawal terpilihnya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (2018).

Di mana, penulis berkesempatan menandatangani Seruan dan Fatwa Fardhu Ain memilih pasangan Khofifah-Emil di Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto, Jawa Timur, pimpinan Kiai Asep Saifuddin Chalim, yang dihadiri ratusan Kiai dan Bu Nyai se-Jawa Timur. Buntut dari pertemuan ulama ini memantik reaksi dari lawan politik karena dinilai berpotensi mengkapitalisasi dukungan dan potensial merugikan salah satu Paslon.

Sosok Gus Thoriq tak lepas dari jaringannya yang tak diragukan. Bayangkan, untuk sekadar meresmikan Mushalla R. Masykuroh, nama Ibu kandungnya, Wakil Gubernur Jatim hadir, meresmikan secara langsung, Mushalla yang diniatkan sebagai Wisma Santri Indonesia pada Minggu (22/1/2023) siang di kawasan Gunung Sari, Sawahan, Turen, Malang.

“Mas Emil hadir meresmikan mushalla sederhana yang saya dirikan dan dedikasikan untuk para  santri negeri ini,” ucapnya sambil mengaku tersanjung atas kehadiran Wagub Jatim, itu. “Luar biasa! Itu satu anugerah dari Allah, Gus. Patut disyukuri. Niat baik menjadikan sebagai Wisma Santri akan menuai keberkahan,” respon penulis.

Sedianya, diskusi akan memakan waktu lebih 120 menitan. Namun, karena Gus Thoriq memiliki jadwal rutin ngaji bersama jamaah, obrolan yang memakan waktu sekira 75 menit, itu pun disudahi.

“Nanti hadir ke tempat saya, ya?” pinta Gus Thoriq sebelum balik kanan, pamit undur diri Majelis KopDar, Poskoffie (Kedai Kopi), Jl. Panji 200A, Penarukan, Kepanjen, Malang.

“Baik, Gus. Sampai jumpa dalam suasana yang lebih hangat. Insya Allah lebih progresif dalam mendiskusikan politik sebagai jalan perjuangan dan seni memajukan publik,” jawab penulis sembari mengiyakan undangannya. (*)