MEMOX.CO.ID – Banjir yang kembali melanda berbagai wilayah di Sumatera bukanlah peristiwa baru. Hampir setiap musim hujan, kabar serupa datang dari Sumatera Selatan, Jambi, hingga Riau. Rumah warga terendam, jalan terputus, dan roda ekonomi masyarakat terhenti. Ironisnya, situasi ini seolah diterima sebagai rutinitas tahunan, bukan sebagai alarm keras atas kegagalan manusia dalam menjaga lingkungan.
Selama ini, faktor alam kerap dijadikan kambing hitam. Curah hujan tinggi dan perubahan iklim disebut sebagai penyebab utama. Padahal, hujan adalah keniscayaan di wilayah tropis seperti Indonesia. Persoalannya bukan semata pada hujan, melainkan pada daya dukung lingkungan yang kian melemah akibat ulah manusia sendiri.
Sumatera pernah memiliki hutan tropis yang berfungsi sebagai benteng alami pengendali banjir. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kawasan hutan terus menyusut akibat penebangan, alih fungsi lahan, dan ekspansi industri skala besar. Hutan yang seharusnya menyerap air kini berganti menjadi lahan terbuka yang justru mempercepat limpasan air ke sungai dan permukiman.
Kerusakan daerah aliran sungai seperti DAS Musi dan DAS Batanghari menjadi bukti nyata bahwa banjir adalah hasil dari akumulasi kebijakan yang abai terhadap aspek ekologis. Sungai kehilangan kapasitas alaminya, sementara wilayah hulu terus dieksploitasi tanpa perhitungan lingkungan yang memadai. Dalam kondisi ini, banjir bukan lagi bencana alam, melainkan bencana akibat kelalaian manusia.
Pemerintah sebenarnya telah menyadari keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan meningkatnya bencana hidrometeorologi. Pernyataan pejabat negara hingga pemerintah daerah yang mengaitkan banjir dengan rusaknya hutan menunjukkan bahwa masalah ini bukan hal baru. Namun, kesadaran tersebut sering kali berhenti pada tataran wacana, belum berujung pada tindakan tegas dan konsisten.
Di sisi lain, masyarakat juga tidak sepenuhnya bebas dari tanggung jawab. Perilaku membuang sampah ke sungai, mendirikan bangunan di bantaran sungai, serta mengabaikan risiko lingkungan turut memperparah dampak banjir. Meski demikian, kesalahan terbesar tetap berada pada mereka yang memiliki kuasa atas kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam.
Selama banjir masih diperlakukan sebagai takdir, maka solusi yang diambil akan selalu bersifat sementara. Bantuan darurat, posko pengungsian, dan normalisasi sungai tidak akan cukup tanpa upaya serius memperbaiki ekosistem hutan dan tata kelola lahan. Rehabilitasi hutan, pengendalian alih fungsi lahan, serta penegakan hukum terhadap perusak lingkungan harus menjadi prioritas, bukan sekadar slogan.
Banjir di Sumatera seharusnya menjadi pengingat bahwa alam tidak pernah menyerang tanpa sebab. Alam hanya bereaksi terhadap perlakuan manusia. Jika kesalahan yang sama terus diulang, maka banjir akan tetap menjadi cerita tahunan, sementara penderitaan masyarakat terus berulang. Sudah saatnya berhenti menyalahkan alam dan mulai bertanggung jawab atas kelalaian sendiri.(rai/han)
