Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (IEU-CEPA)
MEMOX.CO.ID – Menteri Perdagangan RI, Zukifli Hasan atau Zulhas berharap perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (IEU-CEPA) dengan pihak Komisi Uni Eropa, segera selesai.
Zulhas mengatakan, selama ini, Indonesia sudah banyak memenuhi permintaan Komisi Uni Eropa.
“Kita sudah banyak memenuhi permintaan. Kalau nambah lagi, nambah lagi, ya tentu repot ya. Kita ingin ini IEU-CEPA selesai. Tapi kan tergantung sananya juga, kan,” kata Zulhas di kawasan industri Wangunharjo, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Zulhas khawatir, jika perundingan tidak cepat selesai, hal itu akan membuat sulit pemerintahan Prabowo Subianto ke depan.
“(Kita) enggak ultimatum, kita kasih tahu. Karena kalau pemerintah baru, nanti akan lebih sulit lagi, saya kira. Pak Prabowo kan tahu sendiri. Kalau Pak Prabowo kan ingin agar CPO (crude palm oil) jadi (biodiesel) B50, kan. Jadi soal CPO enggak penting lagi,” tutur Zulhas.
Zulhas mengatakan, perundingan IEU-CEPA akan tergantung pada keputusan Uni Eropa. “Kita mau, tapi kalau sananya enggak mau, kan ya enggak bisa,” ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah Indonesia sudah enggan berlama-lama membahas perundingan IEU-CEPA.
Perundingan IEU-CEPA pun sudah memasuki putaran ke-19 yang berlangsung, pada Rabu (25/9/2025).
Airlangga menyatakan, dalam perundingan terbaru, Indonesia akan menegaskan posisinya dan memberikan ultimatum atau peringatan ke Uni Eropa agar tidak mengubah maupun menambah isu-isu baru terkait kesepakatan dagang kedua pihak.
“Ini perundingan ke-19 dan nanti saya akan tegaskan, kalau Eropa terus pindah gawangnya (isunya), ada batasnya,” ucap Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu.
Adapun perundingan IEU-CEPA sendiri sudah berlangsung selama 9 tahun. Perundingan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa tersebut diharapkan bisa rampung pada September tahun ini.
Dalam keterangan terpisah, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menjadi salah satu pembahasan dalam perundingan IEU-CEPA.
“Nah ini, terus terang kita belum mendapatkan komitmen yang konkret dari pihak Uni Eropa terhadap hal ini (isu anti deforestasi),” kata Djatmiko.
Menurut Djatmiko, Indonesia saat ini terus berupaya agar produk pertanian yang terdampak kebijakan anti-deforestasi, seperti sawit, kakao, karet, dan kayu, tetap bisa diterima pasar Uni Eropa.
“Tapi sekali lagi, ini masih belum belum. Saya enggak tahu dan enggak bisa memprediksi seperti apa, karena masih dalam pembicaraan yang terkini,” ucapnya. (*/cdp/mzm)
