MEMOX.CO.ID – Guna mewujudkan terciptanya infrastruktur yang ramah pada semua kalangan, Muslimat NU Kabupaten Probolinggo mendorong peran perempuan dalam pembangunan. Terutama untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.
Hal itu disampaikan dalam Seminar Peran Perempuan dalam Infrastruktur Inklusif di Provinsi Jawa Timur, yang diselenggarakan PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo, Kamis (31/08/2023). Seminar ini merupakan inisiatif Muslimat NU Kabupaten Probolinggo didukung oleh Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Melalui program Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Infrastruktur (GESIT).
Ketua Pengurus Cabang Muslimat NU Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Malang, Nurayati dan Khofidah memaparkan hasil Riset Aksi. Riset menekankan pentingnya rumusan suatu kerangka regulasi untuk menjamin keterlibatan perempuan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi proyek infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur perlu melibatkan kaum perempuan, disabilitas dan kelompok rentan lainnya. “Agar hasilnya bisa aksesibel terhadap perempuan, anak-anak dan difabel. Sebab, mereka juga punya hak yang sama dalam mendapatkan layanan dan fasilitas publik,” tegas Nurayati.
Kedua, pimpinan cabang Muslimat NU itu juga menekankan pentingnya keberlanjutan forum multi pihak. Seperti Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang merupakan wadah bagi organisasi perempuan dan organisasi penyandang disabilitas. Dalam menyampaikan laporan kerusakan dan mencari solusi perbaikan infrastruktur jalan dan transportasi.
Konsul Jenderal Australia Surabaya, Fiona Hoggart mengatakan, kalau kebijakan tersebut sebagai kebijakan untuk pembangunan nasional. Pemerintah Australia sangat memprioritaskan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
Beberapa waktu lalu Australia mengeluarkan kebijakan internasional baru.Kebijakan ini menegaskan kembali dan memperluas komitmen terhadap program prioritas tersebut. Beberapa orang memandang laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan mendapatkan manfaat yang sama dalam pembangunan.
“Ini tidak bisa terjadi secara otomatis, sehingga kita semua perlu memastikan bahwa infrastruktur harus inklusif dan bermanfaat bagi semua kalangan,” ujar Fiona.
