Banyuwangi, Memox.co.id – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani sejak kali pertama dilantik pada 26 Februari 2021, telah secara rutin berkantor di desa-desa. Dalam sepekan, satu kali bupati perempuan itu berkantor di desa. Di desa, Ipuk tinggal seharian, dari pagi sampai petang untuk mengurai berbagai urusan warga.
Setelah libur Lebaran, program Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa (Bunga Desa) tersebut akan kembali dipacu. ”Pekan depan saya akan mulai lagi berkantor di desa. Kita percepat membantu menuntaskan urusan warga,” ujar Ipuk, Kamis (20/5/2021).
Ipuk menjelaskan, program bupati berkantor di desa adalah cara yang dia lakukan bersama Wakil Bupati Sugirah untuk menjemput bola berbagai urusan warga. Selain tetap mengoordinasikan program skala kabupaten, Ipuk langsung berupaya menuntaskan urusan warga di desa itu.
Kini telah 10 desa dia jadikan sasaran tempat berkantor. ”10 Desa yang konsepnya berkantor ya. Kalau datang ke desa untuk berbagai program tentu sudah lebih dari 50 kali sejak dilantik,” jelasnya.
Berdasarkan data lintas dinas, jumlah urusan yang mendapat solusi selama Ipuk berkantor di sepuluh desa tersebut mencapai 20.000 urusan dari berbagai sektor tersebut.
”Ada anak terancam putus sekolah, langsung diatasi. Ada masalah transportasi untuk petugas kesehatan di daerah yang geografisnya sulit, teratasi juga,” jelasnya.
Dari berkantor ke desa-desa, Ipuk juga mendapat laporan dari warga bahwa perlu adanya percepatan pencairan insentif bagi guru PAUD dan guru ngaji.
”Langsung saat itu juga saya minta dipercepat. Kendalanya apa kita urai. Alhamdulillah, sebelum Lebaran kemarin sudah cair untuk ribuan guru PAUD dan guru ngaji. Total setahun ini kami memberikan insentif Rp6,9 miliar untuk guru PAUD dan Rp 8,7 miliar untuk guru ngaji,” paparnya.
”Banyuwangi adalah daerah terluas di Jawa. Ada warga tinggal di desa di perkebunan. Aksesnya jauh. Sebagian layanan memang online, tapi tidak semua warga punya smartphone. Maka kita dekatkan layanan ke sana. Dengan mempunyai administrasi kependudukan yang baik, warga bisa mengakses program-program pemerintah,” jelasnya.
”Program berkantor di desa ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi dan Gubernur Jatim Ibu Khofifah agar Pemda terus turun melayani masyarakat,” pungkas Ipuk. (tut/mzm)
