MEMOX.CO.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilannya di Kabupaten Bondowoso angkat bicara terkait penyegelan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari, Bondowoso, Jawa Timur, Minggu (1/11/2026).
Koordinator SPPG se-Kabupaten Bondowoso sekaligus perwakilan BGN Bondowoso, Hasan Basri, mengatakan pihaknya telah melaporkan persoalan tersebut kepada Koordinator Program Gizi (KPPG) dan BGN pusat untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
“Sementara ini kami sudah membuat laporan ke KPPG dan BGN. Untuk keputusannya, besok mulai diproses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hingga saat ini kegiatan pendistribusian makanan bergizi di SPPG Sumberkalong masih berjalan. Hal itu menyusul dibukanya kembali segel yang sebelumnya dipasang oleh pihak Yayasan Darut Tholabah.
Menurutnya, BGN belum dapat mengambil keputusan untuk menghentikan operasional maupun pendistribusian sebelum ada arahan resmi dari KPPG dan BGN pusat.
“Untuk menghentikan pendistribusian, kami menunggu keputusan dan arahan dari KPPG maupun BGN,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, BGN tidak dapat mencampuri persoalan internal yayasan yang menjadi latar belakang munculnya konflik terkait penggunaan lahan tersebut.
Berdasarkan informasi dari penanggung jawab atau PIC dapur, pembukaan kembali segel dilakukan agar aktivitas pelayanan dan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat tidak terganggu.
Diketahui, SPPG Sumberkalong melayani sebanyak 2.458 penerima manfaat. Dengan jumlah tersebut, keberlanjutan operasional dapur menjadi perhatian sembari menunggu keputusan resmi dari BGN pusat dan KPPG.
Sebelumnya, Yayasan Darut Tholabah menyegel lahan seluas sekitar 1.870 meter persegi yang menjadi lokasi pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Sumberkalong, Kecamatan Wonosari.
Penyegelan dilakukan oleh pihak yayasan bersama kuasa hukum, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tholabah, Drs. KH. Muhammad Hasyim Shonhaji, M.H.I., serta sejumlah pengurus yayasan.
Kuasa Hukum Yayasan Darut Tholabah, Nurul Jamal Habaib, menyebut penyegelan dilakukan sebagai bentuk penegasan hak yayasan atas tanah wakaf yang diklaim digunakan untuk pembangunan SPPG tanpa penyelesaian persoalan kepemilikan lahan.
Ia mengungkapkan, sebelumnya pihak yayasan telah memberikan peringatan kepada pengelola SPPG agar menghentikan aktivitas di lokasi tersebut. Namun, karena aktivitas masih berlangsung, yayasan akhirnya mengambil langkah penyegelan.
Pihak yayasan menyatakan penyegelan akan dipertahankan sampai pengelola SPPG maupun BGN menghentikan operasional fasilitas tersebut secara permanen di atas lahan yang mereka klaim sebagai tanah wakaf yayasan.
Sementara itu, kelanjutan operasional SPPG Sumberkalong kini masih menunggu keputusan dan arahan resmi dari BGN pusat maupun KPPG.(rif/syn)
