Risma: Antikorupsi Harus Diajarkan Bukan Hanya Dihafalkan
Surabaya, Memox.co.id – Walikota Surabaya, Tri Rismaharini berencana akan membuat kisi-kisi untuk mata pelajaran (mapel) atau kurikulum antikorupsi. Menurutnya, setiap hari pelajaran tentang antikorupsi harus diajarkan, bukan hanya sekadar dihafalkan.
“Nanti saya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) akan membuat peraturan Walikota (Perwali) pendidikan antikorupsi,” kata Risma di Gedung Siola, Surabaya, Sabtu (13/07).
Baginya, kurikulum anti korupsi itu nantinya akan diintegrasikan dalam pelajaran PPKN yang ada di sekolah. Bagi dia, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kejujuran, tidak menyontek dan mampu membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi.
Pelajaran tersebut pun dapat bermanfaat pada perilaku bukan dihafalkan. Dan fungsi utamanya untuk membentuk perilaku siswa sehari-hari.
Selain itu, lanjut dia, bahwa pendidikan anti korupsi ini sangat penting ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, apalagi nantinya akan membentuk sebuah karakter positif ketika mereka dewasa nanti.
“Mulai kecil kita tanamkan, maka besarnya akan sulit untuk berubah. Saya yakin kalau ini kita lakukan akan menjadi anak-anak yang luar biasa,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, kurikulum anti korupsi janganlah dijadikan beban bagi anak-anak. Namun, kurikulum itu yang paling penting adalah penerapannya.
“Jadi jangan dijadikan beban kurikulum agar siswa mampu menerapkannya, nanti juga tidak ada ujiannya, karena sudah diterapkan setiap hari,” kata Saut.
Ia juga berpesan kepada guru dan kepala sekolah untuk menanamkan 9 nilai dasar yang sudah dijalankan di KPK. “Tanamkan nilai kesederhanaan, kejujuran, berani, adil, dan lain-lain itu ke dalam pelajaran. Semua itu harus terintegrasi dengan pelajaran,” jelasnya.
Pasalnya, kondisi anak-anak saat ini sudah mengukur dunia ini dari benda. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ketika dijadikan ukuran.
Saut menuturkan, jangan sampai anak-anak ini yang bersekolah di tempat bagus, kemudian memiliki karier bagus hingga menjadi pejabat, malah terjerumus.
“Banyak yang ditangkap KPK itu pendidikannya S2, S3. Maka dari itu, kita jaga integritas mereka dengan memasukkan pendidikan antikorupsi,” pungkasnya. (est/ace/jun)
